oleh

BPWS Dibubarkan, MH Said Abdullah Rekomendasikan Kawasan Ekonomi Khusus Madura

PortalMadura.Com – Ketua Banggar DPR RI, MH Said Abdullah merekomendasikan agar pulau Madura dilakukan percepatan pembangunan melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Usulan tersebut diajukan putra asal Sumenep itu pasca pembubaran Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Perpres Nomor 112/2020.

“Saya setuju BPWS dibubarkan. Sebagai konsekuensi atas pembubaran BPWS, saya merekomendasikan kepada pemerintah untuk menjadikan Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),” kata MH Said Abdullah, dalam rilisnya, Senin (30/11/2020).

Penetapan KEK Madura, kata dia, dapat bertumpu pada potensi Madura sebagai bagian penopang komoditas strategis nasional seperti, garam, tembakau, ternak sapi dan jagung.

“Langkah ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk memperkuat ekonomi daerah sebagai penopang ekspor nasional,” ujarnya.

Menurut dia, pembentukan KEK Madura harus bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat Madura, dimana skala usaha UMKM harus menjadi tulang punggungnya.

Karena itu, alokasi sumber daya dan insentif harus tertuju pada pelaku-pelaku UMKM se kawasan Madura yang handal, berdaya saing dan mampu menyerap lapangan kerja baru.

Percepatan pembangunan di Madura harus ditempatkan dalam kerangka penghormatan, penguatan dan pelestarian modal sosial dan budaya.

“Sebagai kawasan yang meletakkan agama dan tradisi sangat tinggi, maka pembangunan ekonomi Madura harus diletakkan dalam pelestarian identitas, sehingga kemajuan Madura adalah kemajuan pembangunan yang tanpa kehilangan jati diri,” tandasnya.

Untuk mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Madura, Said akan memanggil sejumlah menteri pada bulan Januari 2021. “Ketika saya masuk di Banggar, akan saya bicarakan dengan menteri. Itu bentuk komitmen saya pada masyarakat Madura,” janjinya.

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, pada tahun 2003, Presiden Kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputeri mencanangkan pembangunan Jembatan Suramadu, yang menghubungkan Surabaya dan Bangkalan, Madura.

Lima tahun berikutnya, pembangunan Jembatan Suramadu terselesaikan pengerjaannya, dan di resmikan oleh Presiden Keenam Republik Indonesia, Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Seiring dengan selesainya pembangunan Suramadu, Presiden SBY membentuk Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS) melalui Peraturan Presiden No 27 tahun 2008 jo Peraturan Presiden No 23 tahun 2009.

Mencermati kerangka kerja yang ada, BPWS lebih terkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur. Bahwa benar kawasan Madura membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur, akan tetapi infrastruktur bukan satu satunya pendekatan untuk melakukan percepatan pembangunan di Madura.

Semata-mata, kata Said, menggunakan pendekatan infrastruktur justru akan mendorong penghisapan sumber daya yang dimiliki oleh rakyat Madura ke pusat. Dan pusat pertumbuhan ekonomi justru di luar Madura.

“Pembangunan dengan model trickle down effect ini telah lama membuahkan kritik, karena tidak menghasilkan kemakmuran bagi wilayah satelit,” katanya.

Ia mengemukakan, percepatan pembangunan di kawasan Madura membutuhkan pendekatan terintegrasi, baik infrastruktur, sumber daya manusia, sumber daya alam, budaya-agama, lingkungan dan maritim.

Basisnya adalah penumbuhan potensi antar kawasan di lingkup Madura dalam satu zona, output dan outcomenya adalah pemajuan rakyat dan kawasan Madura di semua sektor, yakni pembangunan manusia, budaya, ekonomi, dan lingkungan.

“Atas dasar pendekatan inilah, maka saya memandang penting untuk mengoreksi jalannya pendekatan pembangunan di Pulau Madura,” ucapnya.

Sejak diresmikannya BPWS tahun 2008 sampai sekarang, lebih dari dua belas tahun, kawasan Madura masih menjadi kawasan dengan tingkat kemiskinan paling tinggi di Jawa Timur.

Pada tahun 2019, kemiskinan di Bangkalan mencapai 18,9 persen, Sampang 20,71 persen, Pamekasan 13,95 persen dan Sumenep 19,48 persen.

“Alih alih melakukan percepatan pembangunan, keberadaan BPWS malah seolah tiada arti bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Madura. Untuk itu, saya setuju dengan langkah pemerintah untuk pembubaran Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS),” katanya, kembali menegaskan.(*)

Tonton Juga Penjual Soto Lontong Cantik di Sumenep Mirip Nissa Sabyan

Penulis : Hartono
Editor : Dwi Oktaviana KK

Komentar