PortalMadura.com, Pamekasan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk memiliki data kemiskinan sendiri.
Ketua DPRD Pamekasan, Halili menegaskan, selama ini eksekutif berpedoman kepada Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data kemiskinan di bumi Gerbang Salam. Sementara data yang ada di BPS sendiri kurang valid.
“Seharusnya Pemkab Pamekasan itu punya data sendiri, selama ini mengacu kepada BPS karena lembaga ini dianggap kredibel. Padahal, SDM (Sumber Daya Manusia) di dalamnya terbatas, ” tegasnya, Kamis (2/8/2018).
Menurutnya, data kemiskinan valid itu sangat penting untuk merumuskan pembangunan Pamekasan ke arah yang lebih baik. Oleh karenanya, untuk mendapatkan data jumlah kemiskinan valid tersebut pemkab harus punya bank data sendiri.
“Kami akan mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk memiliki bank data sendiri. Artinya, dalam membangun daerah itu fair dan kredibel, karena kalau datanya tidak valid, programnya tidak tepat sasaran, ” pungkasnya. (Marzukiy/Desy)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
