PortalMadura.com, Pamekasan– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menggelar rapat paripurna rekomendasi atas Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2019 di ruang sidang Jalan Kabupaten, Rabu (29/4/2020).
Paripurna yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tersebut tetap memperhatikan protokol kesehatan di tengah wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), yakni memakai masker, physical distancing dengan cara menggunakan fasilitas teleconfence.
Hanya ada beberapa pejabat yang wajib hadir ke dalam ruang sidang, sementara yang lain mengikuti paripurna secara daring. Khusus anggota DPRD yang wajib hadir adalah jajaran pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Untuk anggota biasa mengikuti rapat dengan aplikasi zoom atau fasilitas televisi yang disediakan di masing-masing komisi.
“Kita melakukan paripurna melalui teleconference, dan selama ini tidak ada keluhan. Semua OPD kami undang dan yang wajib hadir ke ruangan itu siapa, karena ini menyangkut physical distancing untuk cegah Covid-19,” ujar Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman usai rapat.
Pihaknya telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perihal kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna di tengah wabah Covid-19. Karena menyangkut persyaratan kourum dalam rapat apabila sebatas ikut secara daring.
“Karena ini bahaya masalah kourum tidaknya, ternyata Kemendagri memperbolehkan asal ada teleconference di masing-masing anggota. Tidak menyalahi aturan,” tandasnya.
Dikatakan, sederet rekomendasi yang diberikan kepada eksekutif berdasarkan analisa terhadap kepentingan serta kesejahteraan masyarakat Pamekasan. Misalnya rekomendasi di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perekonomian agar eksekutif memperbaiki pelayanan dan programnya.
“DPRD selama ini selalu menjunjung tinggi kepentingan masyarakat, selalu memikirkan kebutuhan masyarakat. Jadi, dalam surat rekomendasi itu setidaknya bupati dan jajarannya agar semua rekomendasi itu dilaksanakan,” tegasnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan, rekomendasi DPRD berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Sehingga, apabila semua sektor dibenahi sesuai dengan rekomendasi tersebut dipastikan akan terwujud cita-cita ‘Pamekasan Hebat' sebagaimana visi misi Pemkab Pamekasan.
“Saya minta untuk ditelaah baik-baik, dicerna dan direalisasikan,” pungkasnya. (*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
