oleh

DPRD Pamekasan Minta Program Pendamping TKI Tak Sekadar Formalitas

PortalMadura.Com, Pamekasan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, meminta adanya program pendamping Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat harus berjalan maksimal.

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Sahur Abadi mengungkapkan, pemerintah harus benar-benar mendampingi para calon TKI yang akan berangkat merantau ke luar negeri. Mereka harus diberi jaminan keselamatan selama bekerja di tanah rantau, termasuk kepastian tempat tujuan.

Loading...

“Program pelatihan dan tenaga pendamping TKI ini harus berjalan optimal, tidak hanya sosialisasi dan kegiatan formalitas lainnya. Supaya tujuan dari program ini benar-benar tercapai,” katanya, Sabtu (9/2/2019).

Baca Juga: Madura United Jajal Kekuatan Timnas Indonesia U-22

Mantan aktivis PMII Pamekasan ini menambahkan, hak serta kewajiban harus disampaikan kepada calon TKI agar mereka percaya akan perlindungan negara apabila berangkat melalui jalur resmi, tidak seperti TKI ilegal yang selama ini marak terjadi.

“Yang perlu disampaikan juga adalah, bebas penipuan. Karena selama ini masyarakat khawatir tertipu dan lain-lain. Makanya perlu diyakinkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemkab Pamekasan memecat 14 tenaga pendamping TKI lantaran kerjanya dianggap tidak maksimal. Tahun 2019, Disnakertrans Pamekasan berencana untuk merekrut kembali untuk menekan maraknya TKI ilegal dengan rekrutmen yang lebih selektif dari tahun sebelumnya.

Penulis : Marzukiy
Editor : Putri Kuzaifah

Komentar