PortalMadura.Com, Bangkalan – Massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Pejuang Keadilan (GMPPK) Bangkalan, Madura, Jawa Timur, menggelar aksi ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat, Kamis (10/1/2019).
Mereka mempertanyakan program kambing etawa tahun anggaran 2017 sebesar Rp 9,2 miliar yang dinilainya berbau dugaan tindak pidana korupsi.
Program tersebut tersebar di 273 desa yang meliputi 18 kecamatan dengan kisaran setiap desa mendapatkan Rp 23 juta lebih atau setara dengan 5 ekor kambing etawa. Dana itu bersumber dari dana yang dikelola desa.
Baca Juga: Waduh! Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas di Pamekasan Capai Rp 56,7 Juta
“Kami datang ke sini untuk meminta klarifikasi, karena kami menilai ada dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum DPMD,” teriak salah satu koordinator aksi, Moh Syaiful.
Pendemo juga menuding program kambing etawa gagal dijalankan dan merugikan masyarakat. “Lebih baik bapak mundur dari jabatannya. Sudah tidak pantas jadi kepala dinas lagi,” ujarnya.
Baca Juga: Tempat Kerja Ditutup, Kemana Eks Pemandu Karaoke Pamekasan?
Menanggapi hal tersebut, Kabid Pemberdayaan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Mohammad Holil menyampaikan, bahwa atasannya sedang ada rapat koordinasi di Surabaya.
“Nanti saya sampaikan apa yang menjadi tuntutan adik-adik semua. Kalau saya sendiri tidak tau masalah itu,” dalihnya saat menemui peserta aksi.
Selama aksi berlangsung, aparat kepolisian setempat melakukan pengawalan ketat. (Imron/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
