PortalMadura.Com, Pamekasan – Kondisi pembangunan infrastruktur jalan di wilayah desa terpencil yang dinilai masih jauh dari harapan warga mendapat sorotan Fraksi PKB DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur.
Bahkan Ketua Fraksi PKB DPRD Pamekasan, Samsuri menyebutkan, dana desa dan alokasi dana desa (DD/ADD) disinyalir menjadi bancaan para oknum aparat desa yang nakal.
Menurutnya, DD dan ADD yang sudah menjadi dana rutin tahunan justru dimanfaatkan menjadi penghasilan tambahan bagi para oknum kades, bukan untuk memaksimalkan program pembangunan di desanya masing-masing.
“Dari tataran bawah banyak melaporkan ada kontraktor berkedok kepala desa (Kades) atau bahkan sebaliknya, sehingga hal ini dikhawatirkan jadi bancaan,” katanya, Rabu (6/2/2019).
Hal tersebut didasari pada kondisi sejumlah desa yang jauh dari perkotaan justru infrastruktur jalan dibiarkan rusak. Beberapa kepala desa juga ditengarahi ketakutan dan enggan untuk memasang papan pemberitahuan tentang realisasi DD dan ADD.
“Memang tidak semuanya, tapi masih ada oknum kades yang bersikap tidak transparan,” katanya.
Pria yang juga sebagai anggota Komisi IV DPRD Pamekasan ini mengaku sering memanggil pihak inspektorat agar melakukan monitoring ke 178 desa di Kabupaten Pamekasan.
Bahkan, pihaknya meminta agar inspektorat intens memantau dan memastikan pelaksanaan realisasi DD dan ADD sesuai dengan aturan.
Berdasarkan kondisi tersebut, pihaknya juga meminta institusi Kejaksaan Negeri memantau pelaksaan DD dan ADD.
“Harus dipantau, jangan sampai dana desa bernilai miliaran itu menjadi makanan empuk para oknum kades tak bertanggung jawab,” tandasnya.
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
