PortalMadura.com – Pasar minyak sawit mentah (CPO) global menunjukkan tren penguatan signifikan sepanjang paruh pertama tahun 2026, didorong oleh beragam faktor mulai dari kebijakan biofuel Indonesia hingga ketegangan geopolitik internasional.

Namun, di tengah lonjakan harga CPO di pasar dunia, para petani kelapa sawit di Indonesia justru menghadapi realitas pahit dengan anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat lokal, memicu kekhawatiran serius akan praktik monopoli dan kerugian finansial yang masif.

Kondisi kontradiktif ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas tata niaga sawit nasional dan perlindungan terhadap jutaan petani yang menggantungkan hidupnya pada komoditas strategis ini.

Dinamika Harga CPO Global Menuju Pertengahan 2026

Pada 15 Juni 2026, harga kontrak berjangka CPO di Bursa Malaysia Derivatives (BMD) berada di angka 4.451 Ringgit Malaysia (MYR) per ton, meskipun sedikit terkoreksi 0,54% dari hari sebelumnya.

Angka ini menandai kenaikan yang substansial sebesar 8,75% dibandingkan setahun yang lalu, mencerminkan momentum penguatan pasar.

Proyeksi awal dari Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) pada April 2026 mengindikasikan harga rata-rata CPO global pada Maret 2026 mencapai sekitar US$1.165 atau setara Rp 19,7 juta per ton. Lebih lanjut, IPOSS memproyeksikan kenaikan tajam hingga mencapai US$1.783 per ton pada Juni 2026, didorong oleh berbagai sentimen positif. S

ementara itu, Malaysian Palm Oil Council (MPOC) pada 19 Mei 2026 memprediksi harga CPO akan bertahan di kisaran US$1.110 per ton atau sekitar 4.400 Ringgit Malaysia per ton pada Juni 2026. Meskipun terjadi fluktuasi minor, konsensus pasar cenderung positif terhadap pergerakan harga CPO di paruh kedua tahun ini.

Kebijakan Domestik: Mandat Biodiesel B50 dan Ekspor Satu Pintu

Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mengimplementasikan program biodiesel B50 pada tahun 2026, sebuah kebijakan yang bertujuan meningkatkan kadar campuran minyak sawit dalam bahan bakar nabati menjadi 50 persen.

Program B50, yang diperkirakan akan sepenuhnya berlaku pada Juni atau Juli 2026, dipandang sebagai katalis utama pendorong harga CPO global.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, memperkirakan harga CPO dapat mencapai 5.000 Ringgit Malaysia per ton pada periode Januari–Juni 2026 jika B50 berjalan penuh.

Kebijakan ini dipercaya akan memperketat pasokan global karena sebagian besar minyak sawit dialihkan untuk kebutuhan domestik, mengurangi porsi ekspor.

Di sisi lain, rencana pemerintah untuk menerapkan skema ekspor CPO satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) telah menimbulkan kegaduhan.

Kebijakan ini, yang dimaksudkan untuk menertibkan tata niaga dan mengoptimalkan devisa, justru memicu ketidakpastian di pasar dan berdampak negatif pada harga TBS petani.

Sekretaris Jenderal Jaringan Petani Sawit Nasional (JPSN), Budi Darmansyah, menyatakan dukungannya secara bersyarat, namun memperingatkan risiko tekanan harga TBS dan potensi monopoli.

Jeritan Petani di Tengah Kenaikan Harga: Anomali yang Meresahkan

Ironisnya, di saat harga CPO di bursa global melonjak, harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani justru mengalami penurunan drastis, menciptakan anomali pasar yang meresahkan.

Berdasarkan penetapan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh untuk periode 4-16 Juni 2026, harga TBS usia 10-20 tahun di wilayah Timur Aceh mencapai Rp 3.391 per kilogram, sementara di Barat Aceh sebesar Rp 3.333 per kilogram.

Meskipun demikian, banyak petani melaporkan harga yang jauh lebih rendah. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mencatat bahwa harga TBS sempat anjlok antara Rp 1.000 hingga Rp 1.500 per kilogram setelah wacana ekspor satu pintu mencuat, mengakibatkan kerugian petani mencapai sekitar Rp 200 miliar per hari.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti anomali ini, menegaskan bahwa penurunan harga TBS di tengah kenaikan harga CPO dunia merupakan kondisi tidak lazim.

Amran bahkan menargetkan harga TBS bisa naik 10% dan akan mengambil langkah hukum terhadap 300 perusahaan yang belum menaikkan harga TBS petani.

Pihak Satgas Pangan Polri dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga tengah mengusut dugaan praktik kartel atau permainan harga yang merugikan petani.

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius akan keberlanjutan hidup petani dan produksi sawit nasional jika tidak segera diatasi.

Faktor Pendorong dan Penekan Harga CPO Global

Beberapa faktor kunci terus membentuk pergerakan harga CPO di pasar global. Salah satu pendorong utama adalah ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga minyak mentah.

Kenaikan harga minyak mentah membuat biodiesel, yang menggunakan CPO sebagai bahan baku, menjadi lebih kompetitif, sehingga meningkatkan permintaan akan minyak sawit.

Selain itu, kondisi cuaca ekstrem seperti El Niño, yang diperkirakan akan berkembang pada pertengahan tahun 2026 hingga awal 2027, berpotensi mengurangi hasil produksi minyak sawit di Malaysia sebesar 8-10%.

Penurunan produksi akibat El Niño secara alami akan membatasi pasokan dan mendorong harga naik.

Permintaan yang kuat dari negara-negara konsumen utama seperti India dan Tiongkok juga menjadi faktor pendukung.

Di sisi lain, penguatan nilai tukar Ringgit Malaysia atau Rupiah terhadap Dolar AS dapat menekan harga CPO.

Persaingan dengan minyak nabati lain seperti minyak kedelai di bursa Dalian dan Chicago juga dapat memberikan tekanan pada harga CPO.

Sementara itu, pelemahan Rupiah terhadap dolar AS justru menjadi katalis positif bagi pendapatan eksportir sawit.

Proyeksi dan Tantangan Industri Sawit ke Depan

Prospek harga CPO untuk sisa tahun 2026 dan awal 2027 secara umum diperkirakan tetap konstruktif, didukung oleh mandat biodiesel B50 dan potensi dampak El Niño pada produksi.

Meskipun demikian, sektor ini tidak luput dari tantangan. Emiten CPO, terutama yang sangat bergantung pada pasokan TBS eksternal, mungkin menghadapi tekanan margin akibat kenaikan harga TBS yang diimbau pemerintah.

Namun, perusahaan dengan kebun inti yang luas cenderung lebih terlindungi. Potensi perlambatan ekonomi global dan koreksi harga minyak nabati pesaing juga menjadi sentimen negatif yang perlu dicermati.

Penting bagi pemerintah untuk terus menyeimbangkan antara optimalisasi penerimaan negara dan perlindungan terhadap kesejahteraan petani.

Pengawasan ketat terhadap tata niaga dan memastikan harga yang adil bagi petani sawit akan menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan industri sawit nasional di tengah dinamika pasar global yang kompleks.