SUMENEP, portalmadura.com – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah setempat untuk merefleksikan momentum Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni.
Arif menegaskan bahwa Peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam batas acara seremonial tahunan semata. Momentum bersejarah ini harus menjadi motor penggerak bagi seluruh abdi negara untuk menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila ke dalam tindakan nyata.
Menurut Arif, pemaknaan nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya di tataran pemahaman ideologis atau hafalan teks. Tiap ASN wajib menerapkannya secara konkret dalam pola kerja sehari-hari, terutama saat memberikan pelayanan kepada masyarakat luas.
“Nilai-nilai Pancasila merupakan fondasi utama dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” ujar Arif Firmanto pada Senin (1/6/2026).
Ia menambahkan, tolok ukur implementasi Pancasila dalam kinerja birokrasi dapat dinilai dari hadirnya pelayanan publik yang cepat, transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.
“ASN dituntut tidak hanya bekerja berdasarkan target administratif, tetapi juga harus mampu menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Arif membedah bagaimana kelima sila dalam Pancasila harus diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Sumenep:
- Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa): Menjadi landasan moral utama bagi ASN untuk senantiasa menjaga integritas pribadi, akuntabilitas, serta etika dalam pelayanan.
- Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab): Diwujudkan melalui pelayanan publik yang berkeadilan, inklusif, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun wilayah geografi warga.
- Sila Ketiga (Persatuan Indonesia): Diimplementasikan lewat penguatan kolaborasi lintas sektor, mulai dari sinergi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga kemitraan dengan akademisi, pengusaha, dan komunitas untuk mengentaskan kemiskinan serta mendongkrak ekonomi lokal.
- Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan): Diterapkan dalam proses perencanaan pembangunan yang partisipatif, di mana aspirasi masyarakat dijadikan acuan utama merumuskan kebijakan, bukan sekadar formalitas kelengkapan berkas.
- Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia): Menjadi komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh hasil pembangunan, baik fisik maupun peningkatan SDM dan transformasi digital, dapat dinikmati secara merata oleh warga Sumenep.
Di akhir penyampaiannya, Kepala Bappeda Sumenep ini kembali mengingatkan bahwa muara dari seluruh penerapan nilai ideologi negara ini adalah demi kesejahteraan publik.
“Penerapan nilai-nilai Pancasila ini tidak lain bertujuan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, pembangunan yang berkelanjutan, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas,” pungkas Arif.
Ikuti terus berita terbaru kami melalui saluran resmi berikut:
Google News
WhatsApp Channel
Telegram Channel
