PortalMadura.Com, Sumenep – Warga Desa Cangreng, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang mendatangi Komisi I DPRD setempat, tidak hanya mempersoalkan kepala desa (Kades)-nya yang asusila. Mereka justru mengungkit masalah lain.
Dalam tuntutannya, warga mempertanyakan raskin yang diduga tidak didistribusikan, dugaan pungli prona, DD-ADD, balai desa yang tidak ditempati, serta gaji aparatur desa yang tidak diberikan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir, mengaku akan segera menindaklanjuti tuntutan itu.
“Dari pengakuan masyarakat tadi, raskin selama tahun 2016 sama sekali tidak nyampek ke masyarakat, itu masih kita akan telusuri, apa sudah ditebus atau tidak, kalau ditebus berarti benar tidak didistribusikan, kalau tidak ditebus berarti berasnya masih ada di bulog,” ujarnya, Selasa (30/8/2016).
Selain itu, pengakuan masyarakat mempertanyakan dugaan pungli program prona. “Pada saat pembuatan diminta uang Rp 350 ribu, setelah jadi dimintai lagi uang penebusan sebesar Rp 2 ratus ribu,” katanya.
Mengenai DD-ADD, dan balai desa tidak ditempati, serta gaji aparatur desa yang tidak diberikan, pihaknya juga akan menelusuri kebenarannya.
“Kita akan datang kesana, untuk mengetahui kebenaran tuntutan warga dan juga mantan aparat desa yang tidak menerima gaji secara utuh,” janjinya. (Bahri/choir)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
