PortalMadura.Com, Jakarta – Tim pemenangan Prabowo-Hatta berniat meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda rekapitulasi suara nasional dan pengumuman hasil Pilpres 2014.
Belum lagi permitaan kontroversial tersebut disampaikan secara resmi, KPU tegas-tegas menolak untuk memenuhinya.
“Tidak akan menunda!” tegas komisioner KPU Hadar Nafiz Gumay, Sabtu (19/7/2014) .
“Aturan dan batasan waktunya ada. Kenapa baru diajukan belakangan?” heran Hadar yang ditemui di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat.
Tim Prabowo-Hatta mengusulkan penundaan dengan alasan untuk memberi waktu bagi pelaksaan pemungutan suara ulang di 5.821 TPS di DKI Jakarta. Mereka beralasan ada banyak dugaan kecurangan yang ditemukan pada hari-H Pilpres 2014 9 Juli.
Terhadap alasan tersebut, menurut Hadar seharusnya disampaikan kepada Bawaslu. Sebab hanya Bawaslu yang berwenang melakukan verifikasi.
“Bawaslu juga harus menentukan. Mengkaji juga. Mengkaji saja sudah makan waktu,” sambung Hadar.
Desakan agar KPU menunda penetapan hasil rekapitulasi Pilpres pada 22 Juli mendatang disampaikan oleh Kuasa Hukum pasangan Prabowo-Hatta, Didik Supriyanto dalam konferensi persnya di Rumah Polonia, Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu siang.
“Kami mendesak KPU untuk menunda hasil rekapitulasi suara nasional di daerah-daerah yang diduga bermasalah dan juga kami mendesak penundaan hasil pilpres 2014,” kata dia.
Padahal bila rekapitulasi nasional ditunda, otomatis pengumuman hasil resmi Pilpres 2014 akan molor dari jadwal 22 Juli 2014. Sebab tetap hasil pencoblosan ulang itu akan dihitung mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga akhirnya prospinsi yang bisa memakan waktu hampir satu pekan sebelum akhirnya KPU mengumumkan hasil akhirnya.(MetroTv)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
