PortalMadura.Com, Bangkalan – Puluhan akitifis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Kamis (18/5/2017).
Mereka menuntut perbaikan pendidikan di Bangkalan yang dinilainya semakin memperihatinkan. Bahkan, mereka menuding pemerintah tidak serius menjalankan pendidikan. Anggaran besar tidak menjadikan pendidikan semakin baik, malah semakin merosot.
“Kami mendesak pemerintah agar melakukan pemerataan pendidikan sampai ke desa desa. Lalu, bagaimana dengan pengawasan anggota dewan,” teriak salah satu koordinator aksi, Qomar.
Mahasiwswa juga menuntut pemerintah daerah untuk melakukan peningkatan gaji guru honorer. Banyak guru yang mengajar di desa desa tidak menerima gaji yang layak.
“Kami juga menuntut penerapan kurikulum 13, di semua sekolah. Ini kurikulum yang tepat untuk diterapkan di Bangkalan,” lanjut Qomar.
Sementara itu, Ketua DPRD Bangkalan, Imron Rosyadi, yang menemui pendemo mengatakan, tuntutan yang disampaikan mahasiswa bukan sepenuhnya wewenang daerah, melainkan kebijakan pusat.
“Kalau K13 itu kan wewenangan pusat, dan kuirikulum itu hingga saat ini belum diterapkan,” paparnya di depan para pendemo.
Terkait masalah pemerataan guru honorer, Politisi Gerendra ini, mengaku tidak ingin gegabah merealisasikannya. Menurutnya, selain minimnya APBD, peningkatan kesejehteraan terhadap guru honorer belum ada peraturan yang menjadi acuan.
“Kalau kita berbuat baik, jangan sampai kita melanggar aturan, karena kita dipantau BPK. Jadi, selama ini kita sebenarnya sudah menjalankan Perda Pendidikan,” dalihnya.(Hamid/Har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
