PortalMadura.Com, Bangkalan – Salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan, Mahmudi, merasa kecewa dengan belum diserahkannya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati semester satu APBD 2019 kepada legislatif.
Anggota Komisi A DPRD Bangkalan ini menjelaskan, LKPJ Bupati itu sangat penting dan perlu dilaporkan kepada legislatif agar bisa mengetahui jumlah APBD yang sudah terealisasi dan yang belum.
“Itu wajib dilaporkan ke DPRD. Bagaimana kita bisa mengetahui SiLPA, jika sampai detik ini kami sudah minta berkali-kali tidak ada,” ujarnya, Kamis (19/3/2020).
Menurut dia, tiga bulan setelah 2019 berakhir seharusnya sudah melaporkan ke DPRD. “Tapi kenyataannya tidak ada,” tegasnya.
Pihaknya menuding pemerintah daerah telah sengaja membuat LKPJ APBD 2019 secara rekayasa. “Jangan-jangan ini semua dibuat rekayasa oleh pemerintah,” ujarnya.
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan, Setijabudi, mengatakan sampai saat ini LKPJ APBD 2019 masih dalam audit BPK.
“Kalau sudah dibaca, semua anggota dewan pasti kami memberikan. Nanti perkiraan bulan April,” dalihnya.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
