oleh

MH Said Abdullah Istikamah Tanamkan Konsep Trisaksi Bung Karno, Begini Penjabarannya

PortalMadura.Com – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang berangkat dari daerah pemilihan (Dapil) Jatim XI (Madura) MH Said Abdullah tetap istikamah memilih konsep Trisakti dalam perjuangannya membela bangsa dan negara Indonesia.

Trisakti tersebut merupakan konsep yang diajarkan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno (Bung Karno), yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

“Gerak kami tidak akan pernah jauh dari konsep Trisakti. Dalam konteks itu, kebijakan ekonomi ke depan hendaknya merupakan program pembangunan ekonomi nasional yang ditujukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan diletakkan dalam kerangka perjuangan guna menegakkan dan menjaga keutuhan NKRI,” tegas Bang Said, sapaan akrab MH Said Abdullah, Senin (12/8/2019), dalam rilisya, diterima Redaksi PortalMadura.Com.

Pihaknya menyadari, dalam perjuangannya tidak bisa lepas dari faktor geopolitik. Maka, pembangunan ekonomi hendaknya merupakan proses ekonomi yang memiliki kondisi saling ketergantungan satu sama lain, antara satu daerah dengan daerah yang lain, satu provinsi dengan provinsi yang lain, yang akhirnya akan terbentuk satu kesatuan ekonomi nasional yang utuh, kokoh, dan kuat.

Pria kelahiran Sumenep yang juga menjabat Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI ini memberikan contoh teknis, yakni menginginkan dana desa diperuntukkan untuk membentuk dan menguatkan koperasi desa. “Kalau bisa peruntukannya hingga 50 persen. Tolong bedakan antara koperasi dengan badan usaha milik desa. Bedakan pula koperasi dengan usaha simpan pinjam,” jelasnya.

Menurut dia, koperasi itu melibatkan banyak warga sebagai anggota. Mengajarkan sekaligus mengondisikan warga untuk mengelola usaha bersama. Ada kebersamaan, ada pemberdayaan, dan ada semangat gotong royong.

“Bayangkan kalau di setiap desa, koperasinya hidup dan menghidupi anggotanya, tentunya akan menjadi kekuatan ekonomi luar biasa di Indonesia,” terangnya.

Loading...

Sudah saatnya, kata dia, pemerintah desa mulai berpikir untuk membentuk dan menghidupkan koperasi dengan memberikan modal dari dana desa, setidaknya 50 persen.

Koperasi itu wujud dan merupakan implementasi menggerakkan warga desa untuk berdikari melalui usaha produktif warga (anggota) yang dihimpun oleh koperasi. “Jangan hanya simpan pinjam,” tandasnya mengingatkan.

Keinginan politisi PDI Perjuangan ini, akan dibarengi dengan usulan yang akan disampaikan pihaknya agar sebagian dana desa, setidaknya 50 persen untuk koperasi desa bisa masuk dalam nota keuangan RAPBN 2020 yang akan disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 16 Agustus 2019.

Konsep tersebut seiring dengan jabatan yang diberikan oleh Kongres V PDI Perjuangan di Bali. Ia mendapat mandat sebagai Ketua Bidang Perekonomian DPP PDI Perjuangan periode 2019-2024 dan satu-satunya warga Madura yang menduduki jabatan di kepengurusan DPP PDI Perjuangan.

“Mohon doa warga Madura semoga kami dapat mengemban amanat dan tidak mengecewakan partai dalam menjalankan amanat ini. Ini sebuah kepercayaan sekaligus tantangan yang harus dipertanggungjawabkan. Kami wajib dan akan bekerja selurus-lurusnya,” pungkasnya.(*)

Baca Juga :


Penulis : Hartono
Editor : Putri Kuzaifah

Komentar