PortalMadura.Com, Sampang – Aliansi gabungan Organisasi Kepemudaan (OKP) dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan hasil revisi Undang-undang tentang MPR, DPR dan DPRD (UU MD3) ke kantor DPRD Sampang, Madura, Jawa Timur.
Aksi gabungan itu, dipelopori oleh GMNI, GPS, HMI, FORMASA, dan IPK Sampang dan mengancam akan melakukan gerakan Golput jika tuntutannya tidak diindahkan.
Demonstran menuding susunan pengesahan revisi UU MD3 kontroversial dan berpotensi tumpang tindih dengan aturan perundangan yang lain.
Koordinator aksi OKP Sampang, Abhu Thalib dalam orasinya mendesak agar DPR membatalkan revisi UU MD3.
“Secara tegas, kami menolak pengesahan UU MD3, atau aturan yang mengkriminalisasi rakyat. Serta meminta Presiden berkenan tidak menandatangani RUU MD3 sebagai sikap pembelaan terhadap rakyat,” tuntutnya.
Berdasarkan pertimbangan lain, aliansi OKP menyatakan sikap dan mendesak supaya Presiden menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) untuk membatalkan RUU MD3 tersebut.
Massa juga mengancam akan melakukan gerakan Golongan Putih (Golput) pada Pemilu tahun 2019 bila tuntutannya tidak diindahkan oleh pemerintah.
“Bila sikap dan pernyataan ini tidak dipenuhi, kami akan lakukan gerakan Golput pada tahun 2019. Karena, eksistensi wakil rakyat sama halnya tidak ada,” tegas Thalib.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sampang, Fauzan Adima, berjanji akan mengecek langsung kepada DPR RI.
“Mari tuntutan adik-adik, kami tampung dan akan kami cek sekaligus kepada DPR RI,” dalihnya.
Fauzan juga menyatakan sikap, bahwa akan bersama hak rakyat untuk penolakan RUU MD3. “Terus terang. Saya sebagai pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi dari partai Gerindra, saya orang pertama yang akan menandatangani terhadap penolakan RUU MD3 ini,” tegasnya.
Saat itu juga, Fauzan Adima berkenan menandatangani spanduk penolakan RUU MD3 yang disediakan oleh demonstran OKP Sampang. (Rafi/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
