PortalMadura.Com, Pamekasan – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, dinilai belum mampu menterjemahkan program, visi dan misi pasangan Badrut Tamam-Raja'e (Berbaur).
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pamekasan, Harun Suyitno, meluapkan kekecewaannya atas persoalan tersebut. Bahkan, ia tidak segan-segan menyebutkan OPD dimaksud.
Ia mencontohkan, Dinas Koperasi yang dinilai tidak memasukkan program 10 ribu pengusaha baru. Padahal program tersebut masuk dalam salah satu janji politik pasangan Berbaur.
“Jawabannya simpang siur, dan tidak ada program yang dimasukkan,” ujar Harun dengan nada kecewa, Rabu (31/10/2018).
“Selain itu, pada program Dana Desa (DD) Rp 500 – 1 miliar per desa juga masih simpang siur. Bahkan masing-masing dinas yang telah ditunjuk justru saling lempar tugas dan tidak mau memberikan penjelasan,” tandasnya.
Menurutnya, program-program tersebut harusnya mampu diterjemahkan dengan baik. Ia pun mendesak Bupati Pamekasan menindak lanjuti pada dinas-dinas terkait.
“Jangan sampai 100 hari kerja tidak ada satupun program yang tampak dan menyentuh pada masyarakat,” ujarnya.
Sementara, Bupati Pamekasan, Badrut Tamam mengaku sudah banyak menerima pengaduan dari masyrakat terkait program Berbaur selama setahun ke depan.
Program seperti infrastruktur dan perbaikan sektor ekonomi juga menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
“Kita sudah menerima aduan, dan bulan November-Desember kita akan serius membahas APBD tahun 2019,” katanya.
Politikus PKB ini meminta maaf kepada masyarakat apabila program yang diusulkan belum terlaksana di tahun ini.
Program penting seperti beberapa janji politik akan segera dibahas dan direalisasikan pada APBD tahun 2019.
“Semoga di 2019 nanti anggaran kita mencukupi untuk membahas program-program nyata untuk memenuhi permintaan masyarakat,” pungkasnya. (Hasibuddin/Desy)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
