PortalMadura.Com, Pamekasan – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mengaku tidak memiliki kewenangan mengawasi kampanye hitam atau black campaign yang beredar di Media Sosial (Medsos). Kecuali akun medsos milik Pasangan Calon (Paslon) yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
Ketua Panwaslu Pamekasan, Abdullah Saidi mengatakan, Tim Sukses (Timses) dari masing-masing paslon yang merasa dirugikan dengan adanya kampanye hitam di medsos agar melaporkan kepada polisi, karena hal itu bukan menjadi tanggung jawabnya.
“Kita hanya fokus memantau akun medsos yang didaftarkan ke KPU oleh paslon, kalau ada medsos yang melakukan black campaign di luar medsos resmi paslon, itu bukan tugas kami. Silahkan laporkan kepada polisi,” kilahnya, Jumat (13/4/2018).
Dia menambahkan, pihaknya telah menyampaikan kepada panwas di tingkat kecamatam hingga desa agar sama-sama memantau adanya kampanye hitam yang dilakukan oknum tertentu. Baik di dunia nyata atau di dunia maya, karena hal itu telah menjadi tanggung jawabnya. Kecuali medsos di luar yang didaftarkan ke KPU tersebut.
“Hal itu sesuai dengan regulasi bahwa pengawasan kami di medsos hanya untuk akun yang terdaftar. Kalau ada akun di luar yang didaftarkan ke KPU melakukan kampanye hitam, silahkan laporkan ke polisi,” tandasnya.
Di Pilkada serentak Kabupaten Pamekasan yang akan digelar pada tanggal 27 Juni 2018 ada dua paslon. Nomor urut 1 adalah cabup-cawabup Baddrut Tamam-Raja'e (Berbaur) dan nomor urut 2, KH. Kholilurrahman-Fathor Rohman (Kholifah).
“Memang banyak kampanye hitam di medsos, timses sama-sama mengaku merasa dirugikan. Makanya kami sarankan agar melapor ke polisi,” pungkasnya. (Marzukiy/Nanik)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
