SUMENEP (PortalMadura) – Pembahasan rancangan anggaran belanja dan pendapatan daerah (RABPD) di DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur diduga diwarnai ‘transaksi' untuk memuluskan program yang diusulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Motif transaksi itu berupa permintaan fee atau prosentase sebesar 25-30 persen dari setiap program oleh anggota dewan ke setiap SKPD yang sedang membahas RAPBD itu.
Jika SKPD itu tidak menyetujui permintaan dewan, pembahasan RAPBD akan mandek. Bahkan dewan akan mencoret program yang disusulkan SKPD itu.
Menanggapi hal itu empat komisi yang ada di DPRD Sumenep ramai-ramai membantahnya.
Sekretaris Komisi A DPRD Sumenep, Moh Riadi mempertanyakan munculnya isu tidak sedap itu. Jika isu itu muncul dari SKPD, pihaknya menuding SKPD sengaja mengkerdilkan anggota dewan. Sebab jika ada pembahasan yang harus ditunda itu lantaran soal ketelitian anggota dalam membahas RAPBD.
“Itu tidak benar, justru SKPD ada yang terlambat menyetor RKA-nya. Jangan-jangan isu itu sengaja digulirkan sebagai bentuk strategi SKPD agar kami tidak bisa membahas dengan baik” kata Riadi, Kamis (19/12/13).
Ketua Komisi B, Bambang Prayogi menanggapi sama. Dalam pembahasan RAPBD itu tidak ada bagi-bagi fee dalam rangka meloloskan program yang diajukan setiap SKPD.
“Yang kami lakukan hanya membahas program yang diajukan SKPD. Tidak ada satu pun dari program yang kami mintai fee itu,” paparnya.
Bambang menantang, dalam pembahasan ini pihaknya jika ada oknom anggotanya yang melakukan hal itu diminta segera laporkan ke Badan Kehormatan Dewan.
“Kalau ada yang seperti itu silahkan laporkan ke BK,” ungkapnya.
Sementara itu, anggotra Komisi C, Mohammad Husin menilai, informasi itu hanya kabar burung, sama sekali tidak benar dan tidak terjadi di komisi C.
“Kabar burung seperti itu tidak usah disikapi karena memang tidak pernah ada di komisi kami. Kami hanya sebatas melakukan efesiensi sebagaimana semangak kita bersama antara Pemkab dengan dewan,” imbuhnya.
Ketua Komisi D DPRD Sumenep, Subaidi menanggapi hal itu dengan santai. Kabar itu sudah lama terhembus, bahkan setiap menjelang pembahasan RAPBD dapat dipastikan ada kabar itu.
“Informasi yang seperti itu sudah sejak dulu, Namun tidak ada yang bertanggung jawab. Pembahasan berjalan sesuai mekanisme,” pungkasnya (arif/htn).
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
