PortalMadura.Com, Sumenep – Pembahasan raperda tentang Struktur Organisati Perangkat Daerah (SOPD) sudah final. Dari 33 SKPD yang diusulkan eksekutif, Pansus SOPD DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur telah memangkas menjadi 26 SKPD.
“Tugas pansus sudah selesai. Pansus memutuskan dari 33 yang diusulkan eksekutif menjadi 26 SKPD,” ungkap Ketua Pansus DPRD tentang SOPD, Darul Hasyim Fath, Rabu (26/10/2016).
Menurutnya, rasionalisasi pengurangan jumlah SKPD ini karena untuk efektivitas pelaksanaan pemerintahan di kabupaten Sumenep. Sebab, selama ini, banyaknya jumlah SKPD yang ada hanya membebani anggaran pemerintah, sementara realisasi program kemasyarakatan kurang efektif.
“Ini kami lakukan untuk melakukan efektivitas anggaran daerah. Ini sesuai dengan semangat pemerintahan Jokowi-JK sekarang ini,” urainya menegaskan.
Setelah pembahasan raperda final ditingkat Pansus, hasilnya sudah diserahkan ke pimpinan, kemudian disampaikan ke Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi.
“Saat ini hasil pansus sudah kami serahkan ke pimpinan dan selanjutnya akan disampaikan ke Gubernur,” ucapnya.
Inilah 26 SKPD hasil pembahasan Pansus DPRD Sumenep Tentang SOPD :
1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas Satpol PP dan Linmas
5. Dinas Pendidikan
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9. Dinas Perhubungan dan Kominfo
10. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
11. Dinas PU dan Tata Ruang
12. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
13. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
14. Dinas Perikanan
15. Dinas Ketahanan Pangan
16. Dinas Pertanian dan Perkebunan
17. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
18. Dinas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
19. Dinas Lingkungan Hidup
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsiban
22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23. Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. (arifin/choir)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
