SinergiMadura.com- Angka pengangguran di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, terus meningkat dalam lima tahun terakhir dan mencapai titik tertinggi pada 2024.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep yang dihimpun Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), jumlah warga usia produktif (17–65 tahun) yang belum memiliki pekerjaan kini mencapai 930.978 orang.
Jumlah tersebut meliputi lulusan dari berbagai jenjang pendidikan—mulai dari SD hingga perguruan tinggi—dan tersebar di wilayah daratan maupun kepulauan Sumenep.
Angka ini menunjukkan kenaikan konsisten sejak 2020, ketika pengangguran tercatat sebanyak 888.356 orang. Tahun berikutnya naik menjadi 893.235 orang (2021), lalu 897.722 orang (2022), dan 926.623 orang (2023).
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Sumenep, Syahwan Efendi, mengungkapkan bahwa penyebab utama kenaikan ini adalah ketimpangan antara jumlah lulusan baru yang terus bertambah dan minimnya lapangan kerja yang tersedia.
“Setiap tahun lulusan sekolah dan perguruan tinggi semakin banyak, tapi lowongan kerja justru menyusut,” ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (24/10/2025).
Ia menambahkan, kondisi diperparah oleh tutupnya sejumlah perusahaan akibat tekanan ekonomi dan efisiensi operasional.
“Banyak perusahaan yang pailit atau mengurangi tenaga kerja. Di daerah kecil seperti Sumenep, warga sangat bergantung pada program pemerintah. Kalau proyek infrastruktur berkurang, serapan tenaga kerja langsung turun,” jelasnya.
Menghadapi situasi ini, Syahwan mendorong masyarakat—terutama generasi muda—untuk tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang usaha sendiri.
“Manfaatkan platform digital, seperti jualan online atau afiliasi. Itu bisa jadi jalan keluar,” sarannya.
Pemerintah Kabupaten Sumenep juga telah mengambil sejumlah langkah konkret. Disnaker rutin menggelar job fair dan pelatihan keterampilan kerja.
Selain itu, Bupati Sumenep menginstruksikan agar seluruh kegiatan pemerintah—baik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)—melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara langsung.
“Ini bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi lokal agar lebih banyak warga bisa bekerja dan berdaya,” tegas Syahwan.
Kepala Disnaker Sumenep, Heru Santoso, memastikan seluruh data pengangguran bersumber dari survei BPS.
“Data ini hasil survei sampel, bukan sensus per nama dan alamat. Tapi metodologinya valid dan representatif,” katanya kepada Kompas.com, Kamis (23/10/2025).
