PortalMadura.Com, Sumenep – Penyidik Polres Sumenep, Madura, Jawa Timur, diminta serius dalam menangani kasus dugaan penyimpangan APBDes tahun 2015 hingga 2017 di Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean. Sebab, hingga saat ini belum ada tanda-tanda perkembangan yang berarti.
“Penyidik harus serius dan profesional melakukan penyelidikan kasus dugaan penyimpangan APBDes di kepulauan itu,” kata Ketua Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Sumenep, Syafrawi, Jumat (28/6/2019).
Ia menerangkan, kasus tersebut menjadi atensi masyarakat, sehingga hasil kerja penyidik harus dibuka pada publik agar diketahui secara gamblang.
“Kalau saksi-saksi sudah diperiksa, penyidik sudah mempunyai dasar atau bukti petunjuk guna sinkronisasi dengan pihak pengguna anggaran. Sehingga hasil pemeriksaan itu juga harus disampaikan pada masyarakat,” paparnya.
Sementara itu, Kasubbag Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti mengaku, penanganan perkara dugaan penyimpangan APBDes itu tetap berjalan. Saat ini masih proses klarifikasi.
Ditanya soal rencana untuk melakukan pengecekan pekerjaan fisik, Kasubag Humas Polres yang juga Kapolsek Sumenep Kota ini mengaku sempat menjadwalkan namun selalu gagal direalisasikan karena berbagai kendala.
“Kami sempat agendakan untuk turun langsung ke lapangan. Tapi selalu ada kendala. Nanti akan diagendakan kembali,” urainya.
Baca Juga : Disdik Jatim Segera Kroscek Kebenaran Sekolah Tarik Biaya PPDB
Perkara itu pertama diketahui publik setelah surat yang dikeluarkan oleh Polres Sumenep dan ditujukan kepada Bupati Sumenep, A Busyro Karim, beredar di media sosial. Surat itu tentang bantuan penyampaian surat klarifikasi dan permohonan data realisasi APBDes tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 se-Kecamatan Arjasa.
Dalam kasus ini penyidik telah melakukan klarifikasi pada 16 dari 19 desa se-Kecamatan Arjasa. Sementara tiga kepala desa lain belum dilakukan pemeriksaan.
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
