PortalMadura.Com, Pamekasan – Rencana pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, dipastikan tidak bisa terlaksana tahun 2022. Sebab, keuangan daerah sangat minim akibat adanya kebijakan recofusing anggaran untuk penanganan covid-19.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunam Daerah (Bappeda) Pamekasan, Taufikurrahman mengungkapkan, rencana awal pada tahun 2021 fokus pada penyelesaian lahan, sehingga pada tahun 2022 pembangunan kantor wakil rakyat tersebut bisa terlaksana.
“Karena kondisi keuangannya sekarang seperti ini, jadi kemungkinan besar pada tahun 2022 pembangunan gedung DPRD tidak bisa terlaksana,” ungkapnya, Jumat (21/5/2021).
Taufik menambahkan, anggaran untuk pembangunam kantor wakil rakyat itu ditaksir Rp 50 miliar tanpa anggaran pembebasan lahan. Sebab, rencananya lahan yang akan dialihfungsikan sebagai gedung DPRD adalah kantor pemerintah daerah bagian timur, tepatnya di Jalan Jokotole yang saat ini ditempati sejumlah kantor pemerintahan.
“Kalau dibangun di pemda timur kira-kira segitu anggarannya, karena tanpa beli tanah. Itu kami berkaca kepada pembangunan kantor DPRD Bangkalan. Tetapi kan harga satuan tiap tahun berubah,” tandasnya.
Menurutnya, tidak hanya pembangunan kantor DPRD yang realisasinya ditunda, sejumlah proyek lain juga demikian lantaran keuangan daerah minim. Seperti pengadaan mobil dinas dan proyek-proyek lainnya.
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
