PortalMadura.Com, Pamekasan – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memaparkan jumlah daerah di Indonesia yang belum mandiri secara keuangan. Daerah tersebut belum mampu membiaya kebutuhan daerahnya sendiri.
Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattaliti mengungkapkan, pemerintah pusat saat ini masih melakukan moratorium pemekaran wilayah. Salah satu alasannya adalah banyaknya daerah yang keuangannya bergantung kepada pemerintah pusat.
“Dari data yang ada, sebagian besar pemerintah daerah belum mandiri, mudah-mudahan Kabupaten Pamekasan tidak termasuk yang disitu,” katanya saat kunjungan kerja di Pamekasan, Kamis (25/2/2021).
“Data menunjukkan pemerintah provinsi yang belum mandiri sebanyak 10 dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun anggaran 2018 dan turun menjadi 8 provinsi pada tahun anggaran 2019,” jelasnya.
La Nyalla menjelaskan, pemerintah kabupaten atau kota di Indonesia yang sampai sekarang belum mandiri sebanyak 471 dari 508 kabupaten/kota pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2019 turun menjadi 458 kabupaten/kota.
“Patut dicermati dari daerah yang masuk kategori belum mandiri tersebut terdapat sedikitnya 102 daerah dengan nilai indeks kemandirian fiskal di bawah 0,05 yang artinya masih sangat parah,” terangnya.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
