PortalMadura.com — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sumenep menyoroti rendahnya penyerapan anggaran pada pos belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026. Hingga pertengahan September ini, tercatat masih ada puluhan miliar rupiah anggaran yang belum terserap.
Berdasarkan data per 11 September 2026, pos belanja modal baru terealisasi sebesar Rp54,64 miliar atau sekitar 38,30 persen dari total pagu senilai Rp142,66 miliar. Dengan demikian, masih terdapat sisa anggaran sekitar Rp88,02 miliar yang belum dibelanjakan.
Anggota Banggar DPRD Sumenep, Akhmadi Yazid, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk membuka secara transparan daftar kegiatan atau paket pekerjaan yang belum berjalan dari sisa anggaran tersebut. Menurutnya, belanja modal berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur dan penyediaan aset yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
"Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp88,02 miliar anggaran belanja modal yang belum terealisasi. Angka tersebut menjadi pertanyaan serius, mengingat belanja modal berkaitan langsung dengan pembangunan aset dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat," ungkap Yazid pada Senin (14/9/2026).
Yazid mempertanyakan faktor penyebab lambannya realisasi anggaran tersebut, apakah karena kendala perencanaan, proses pengadaan barang dan jasa, kesiapan kegiatan, atau hambatan teknis lainnya di lapangan. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya sekadar memberikan janji percepatan serapan anggaran tanpa didukung data dan target yang konkret.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar pemanfaatan sisa waktu tahun anggaran 2026 tidak dilakukan secara terburu-buru demi mengejar angka penyerapan semata. Pihaknya mewanti-wanti agar kualitas pekerjaan fisik tidak dikorbankan akibat pengerjaan yang dikebut menjelang akhir tahun.
Secara keseluruhan, hingga 11 September 2026, realisasi pendapatan daerah Sumenep tercatat telah mencapai Rp1,69 triliun atau 74,21 persen dari target Rp2,27 triliun. Sementara itu, total realisasi belanja daerah baru menyentuh angka Rp1,49 triliun dari pagu Rp2,50 triliun.
Terkait konfirmasi atas persoalan tersebut, pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumenep melalui Kepala Bidang Anggaran, Ferdiansyah, menyatakan akan segera meneruskan pertanyaan kepada bidang teknis yang menangani realisasi belanja.
Sumber: portalmadura.com | Penulis: Aditya Apriyanto | Editor: Redaksi
Jadikan berita kami sebagai sumber pilihan Anda melalui saluran resmi berikut:
Google News
WhatsApp Channel
Telegram Channel
