PortalMadura.com-Kabupaten Sumenep berhasil meraih peringkat pertama tertinggi dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 untuk wilayah Jawa Timur. Meski mencatat prestasi nasional, capaian ini masih menyisakan catatan karena status integritasnya berada di zona kuning atau waspada, bukan hijau yang menandakan sangat baik.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyampaikan komitmennya untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan agar pada survei tahun depan bisa mencapai status zona hijau. Ia menegaskan, meski skor tertinggi di Jatim, hasil ini belum cukup memuaskan.
“Sedikit lagi mau hijau. Target kita, 2025 bisa hijau. Ini perlu pembenahan dari sisi tata kelola, supaya internalnya bagus, eksternalnya juga bagus,” ujar Fauzi dalam keterangan resminya, Selasa (19/8/2025).
SPI (Survei Penilaian Integritas) adalah survei tahunan yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menilai tingkat integritas dan kesehatan tata kelola di seluruh lembaga pemerintah daerah di Indonesia. Survei ini mengukur tujuh dimensi internal, meliputi: integritas pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan SDM, perdagangan pengaruh (trading in influence), sosialisasi antikorupsi, serta transparansi.
Fauzi menjelaskan, meski secara eksternal sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumenep telah mendapat penilaian positif atau berwarna hijau, penilaian internal masih didominasi warna merah dan kuning. Ini menunjukkan adanya ketidakpuasan internal terhadap distribusi kerja, kekompakan tim, dan sistem manajemen kepegawaian.
“Artinya apa? Harus ada pembenahan di dalam. Skor merah itu bisa jadi karena di internal OPD merasa kurang puas. Salah satunya karena distribusi pekerjaan tidak merata, kekompakan belum terbangun. Nah ini yang harus dievaluasi,” paparnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antar-OPD dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan. Menurutnya, KPK menggunakan data SPI sebagai indikator awal untuk mengidentifikasi daerah rawan korupsi. Daerah dengan skor rendah, terutama di bawah 50, berpotensi menjadi target operasi tangkap tangan (OTT).
“KPK ini mengukur melalui SPI. Misalnya kalau pengelolaan SDM skornya di bawah 50, pasti jadi perhatian. Ada apa dengan mutasi? Ada masalah apa pejabat ini dimutasi? Nah, di Sumenep, sebagian besar skor di atas 70. Tapi masih kuning. Semoga SPI 2025 lebih baik,” ucap Fauzi penuh harap.
Pencapaian Sumenep sebagai peringkat pertama di Jawa Timur menjadi dorongan moral bagi seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di daerah. Namun, Bupati menegaskan, prestasi ini bukan akhir, melainkan awal dari perbaikan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.
Pemerintah Kabupaten Sumenep berencana mengintensifkan pelatihan ASN, memperkuat sistem pelaporan internal, serta meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan sebagai langkah strategis menuju zona hijau di SPI 2025.
