PortalMadura.Com – Direktur lembaga swadaya masyarakat (LSM) Center for Islam and Democracy Studies (CIDe), Mathur Husairi (47), adalah salah satu aktifis yang selama ini getol menyuarakan anti korupsi dan mengkritisi kebijakan pemerintah Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur yang dinilai tidak memihak pada rakyat.
Ia sudah terbiasa menerima teror dan ancaman dari orang tak dikenal, baik melalui pesan singkat (SMS) maupun pengrusakan barang-barang milik pribadinya. Pada bulan September 2010, kaca rumahnya di Jl. Tengku Umar III/54 Bangkalan berantakan akibat lemparan batu yang dilakukan orang tak dikenal pada dini hari.
Peristiwa yang menimpa korban tidak hanya dialami seorang diri. Teman-teman korban yang sejalan dalam mengkritisi kebijakan pemerintah daerah setempat juga mendapat perlakuan yang sama. Pembakaran mobil pribadi dan pembacokan pada aktifis anti korupsi kerap terjadi.
Tiba saatnya, Mathur Husairi (47) kembali menjadi sasaran penembakan orang mesterius, Selasa (20/1/2014) dini hari, sekitar pukul 02.00 Wib. Tak satupun ada yang tahu siapa pekaku dan dalang dari semua peristiwa yang menempa anak-anak bangsa ini, selama aparat penegak hukum tidak membongkarnya.
Tindakan premanisme terhadap pegiat anti korupsi maupun anak bangsa yang serius mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak memihak pada rakyat adalah tindakan yang bertentangan dengan demokrasi Pancasila yang kita anut. Sampai kapan negeri ini bebas dari perbuatan premanisme?.
Penegakan hukum dan tanpa pandang bulu serta keseriusan aparat penegak hukum tentu akan menjadi solusi. Pengungkapan kasus memang tidak mudah, namun jangan sampai ada anggapan “kenapa berlarut-larut”, hingga akhirnya rakyat luntur kepercayaan terhadap lembaga penagak hukum.
Apalagi, tindakan premanisme dan kekerasan lainnya bertubi-tubi menimpa para pegiat anti korupsi, tapi pelakunya tak satupun ada yang terungkap. Lalu, dimana perlindungan hukum pada rakyat. Apakah pelaku premenisme itu lebih cerdik dari penegak hukum? apakah kecanggihan teknologi tidak mampu melecak pelaku? atau administrasi yang berkaitan dengan identitas seseorang tidak lagi berfungsi?.(Moh Hartono)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
