PAMEKASAN (PortalMadura) – Puluhan warga Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Pamekasan, Madura, Jawa Timur, kembali mendatangi balai desanya, Selasa (7/1/2014).
Mereka menolak keberadaan sekretaris desa (Sekdes) setempat sebagai penjabat sementara (Pjs) kepala desa. Karena Kepala Desa Tanjung Muhammad Urip, sedang menjalani tahanan dalam dugaan tindak pidana korupsi raskin.
Aksi kali ini juga diikuti sejumlah ibu-ibu rumah tangga serta diwarnai dengan aksi penyegelan salah satu pintu kantor Balai Desa Tanjung Pademawu Pamekasan.
Atun (38), Salah satu pendemo menerikkan penolakan Sekdes Sukarji serta meminta kepala desa mereka (Muhammad Urip) segera di bebaskan dari tahanan, terkait dugaan kasus raskin.
“Saya minta kepada bapak bupati hendaknya kades dibebaskan dan sekdesnya segera dipindah. Jangan sampai pak sekdes menjadi pjs kades. Dan segel ini tidak akan dibuka sebelum kades dikeluarkan,” teriaknya di depan balai desa.
Sementara itu, Lukman Hakim, Camat Pademawu Pamekasan, kepada wartawan mengatakan, demo kali kedua itu hanya salah paham dan salah informasi. Sebab warga menilai, Sekdes Tanjung akan dilantik. Padahal tidak ada pelantikan sekdes. Namun yang ada hanya pelimpahan tugas sementara Kades yang sedang mengalami proses hukum.
“Kepada Sekretaris atau carek desa Tanjung, agar pelayanan kepada masyarakat terus berjalan, sambil menunggu tuntasnya proses hukum kades sebelumnya. Surat keputusan Pjs itu sudah keluar dari bupati, tentang pemberhentian sementara kades dan mengangkat sekdes sebagai Pjs,” katanya.
Menanggapi kasus penyegelan tersebut, Lukman tetap tidak akan memindahkan kantor balai desa. Justru pihaknya akan melaporkan tindakan melawan hukum berupa penyegelan kantor tersebut. Sebab balai desa juga termasuh asset pemerintah.
“Itu jelas melanggar hukum karena balai itu adalah milik pemerintah. Dan kita sudah mengantongi beberapa orang yang melakukan itu. Seharusnya tidak bertindak demikian karena itu tempat pelayanan masyarakat,” jelasnya.(reiza/htn)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
