PortalMadura.Com, Pamekasan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, Jawa Timur tidak berani menetapkan harga standart batik sebagaimana permintaan pengrajin batik di Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Nawawi beberapa waktu lalu.
Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengaku tidak bisa membuat standart harga lantaran batik termasuk tata niaga yang mengikuti harga pasar, seperti tembakau. Bukan komuditas yang dilindungi.
“Standart harga itu kan sembilan bahan pokok, selain itu seperti batik dan tembakau itu kami tidak bisa membuat harga standart,” kilahnya, Selasa (22/12/2015).
Pihaknya meminta, para pengrajin dan pengusaha batik ikut menjaga harga batik sesuai dengan kualitas yang ada. Tidak mengambil kesempatan dikala ada momen tertentu, semisal kunjungan presiden, gubernur dan lain-lain. Karena akan merusak harga di kalangan pengrajin itu sendiri.
“Terkadang kalau ada kunjungan harga batik pas dinaikkan dengan harga yang tidak wajar. Itu yang merusak harga sebenarnya, karena dalam strategi dagang hal itu tidak benar,” tandasnya.
Sebelumnya, salah satu pengrajin batik di Desa Klampar Kecamatan Proppo, Nawawi meminta agar pemerintah kabupaten (Pemkab) mematok harga standart batik menyusul anjloknya harga dan daya jual batik saat ini. (Marzukiy/har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
