PortalMadura.Com, Pamekasan– Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur berjanji akan menelusuri perusahaan yang tidak menerapkan upah minimum kabupaten (UMK) kepada karyawannya.
Ketua SPSI Pamekasan, Achmad Budi Hariyanto mengatakan, pihaknya mencurigai masih ada perusahaan yang tidak menerapkan UMK sebagaimana termaktub dalam peraturan Gubernur Jawa Timur Nomer 68 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan besaran Rp 1.350.000.
“Perusahaan harus bisa memenuhi hak karyawan, karena telah ada peraturannya. Makanya, kami akan mengecek kebenarannya di lapangan,” janjinya, Selasa (23/2/2016).
Dikatakan, selama ini masih ada pengusaha yang membayar karyawannya di bawah UMK dengan alasan kekuatan finansial perusahaan yang masih labil. Seperti, pertokoan yang ada di Pamekasan. Kondisi itu tentu bisa dimaklumi.
“Kami kemarin sudah turun ke lapangan, perusahaan yang kami datangi sekitar 5 hingga 7 perusahaan. Tapi tidak ditemukan adanya pelanggaran masalah UMK ini,” tandasnya.
Sejak diterapkannya UMK sejak tanggal 1 Januari 2016, pihaknya belum pernah mendapat keluhan dari buruh di Pamekasan. Namun, kondisi itu belum tentu semua perusahaan dapat memenuhi hak karyawannya dengan baik.
“Kami akan menggelar rapat dengan para buruh di Pamekasan untuk mengevaluasi seluruh perusahaan. Jika ditemukan ada perusahaan yang melanggar, kami akan koordinasi dengan pimpinan perusahaan tersebut,” pungkasnya. (Marzukiy/har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
