PortalMadura.Com – Kontestasi dua pasangan calon Pilkada serentak 2015 di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur tentu akan berlangsung alot.
Partisipasi masyarakat untuk memilih dan menentukan afiliasi dan hak politiknya sangat berpengaruh terhadap suksesnya ‘pagelaran' pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari proses demokrasi.
Menurut aktivis Front Pemuda Madura Kepulauan (FP-MK) di Jogja, Muchlas Jaelani, mengawal Pilkada demokratis adalah tanggung jawab moril tidak hanya untuk pemangku kebijakan, tetapi semua elemen masyarakat.
“Atas prinsip itu, kami mengajak semua elemen untuk berpartisipasi aktif dengan turut menyumbangkan suara pada Pilkada menuju Sumenep lebih sejahtera dan beradab,” katanya dalam rilis yang diterima Redaksi PortalMadura.Com, Senin (31/8/2015) malam.
Selain itu, partisipasi masyarakat juga bisa disalurkan dengan turut menjaga stabilitas dan ketertiban aktifitas politik jelang Pilkada. Para elit berwenang kiranya tidak akan cukup tanpa bantuan praksis masyarakat.
Seperti isu booming soal tim pemenangan salah satu calon yang mengkapling hak politik masyarakat. Tentu saja, ini aktifitas politik yang kurang santun dan hegemonik. Misal, hak politik masyarakat kepulauan yang diklaim oleh tim salah satu calon sebagai pendukungnya dengan melangsungkan deklarasi.
Secara tidak langsung, praktik kampanye yang dominatif macam ini akan mengerdilkan hak politik masyarakat kepulauan lain yang memiliki pilihan berbeda.
“Artinya, suara minoritas diblokade dengan deklarasi yang mengklaim suara mayoritas,” tandas Kepala Bidang Advokasi dan Pengembangan Masyarakat FP-MK
Kordinator Wilayah FP-MK Jogja itu.
Berdasarkan itu, FP-MK mengajak semua elemen, baik masyarakat, pemerintah, dan tim pemenangan masing-masing calon, untuk menghargai hak politik masyarakat.
Ia menegaskan, jika masyarakat hari ini tidak buta politik, tentu mereka memiliki pandangan rasional terhadap masing-masing calon, dan itu adalah hak politik yang mesti dihargai.
Bila tidak, pengkaplingan hak politik ini akan berlanjut pada persoalan yang lebih serius, seperti money politic, kampanye gelap, disintegrasi, dan semacamnya.
Menurutunya, masyarakat kepulauan tidak dalam satu komando yang yang diakomodir oleh satu pihak saja. Afiliasi politik masyarakat kepulauan beragam dan variatif.
“Makanya, bila ada pihak yang mengklaim suara kepulauan adalah suara satu kandidat, itu jelas-jelas klaim hegemonik yang tidak santun dalam kompetisi politik,” ujarnya.
Bertolak daripada itu, FP-MK akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat kepulauan terhadap masing-masing calon untuk setidaknya menghilangkan disparitas dan ‘pilih kasih' sektor pembangunan darat-pulau.
Momentum Pilkada kali ini menjadi batu loncatan FP-MK untuk kembali membangun darat-pulau lebih integral, harmonis, dan maju.
FP-MK dalam waktu dekat akan mengumpulkan masing-masing 9 tokoh darat-pulau dari 9 elemen (pemuda, tokoh masyarakat, pemerintah, kalangan perempuan, kaum difabel, pengusaha, sesepuh desa, pemerintah desa, kiai) untuk bersama-sama rembug ihwal mobilisasi dukungan untuk Sumenep sejahtera.
Pihaknya juga membeber hasil temuan FP-MK terhadap pola pembangunan kepulauan beberapa bulan lalu menghasilkan 9 poin tuntutan.
Pertama, jaminan keadilan hukum bagi masyarakat kepulauan; keduanya, mensejajarkan pola pembangunan infrastruktur kepualauan dengan daratan; ketiga, pengembangan ekonomi kreatif masyarakat melalui kebijakan khusus;
Kempat, akses kesehatan dengan menambah tenaga dokter di kepualauan; kelima, pengembagan keterampilan dan pemberdayaan perempuaan kepualauan; keenam, transportasi laut yang efisien; ketujuh, jaminan pendidikan berkualitas seperti di daratan;
Kedelapan, kepualauan bebas kriminalisasi; dan kesembilan, jaminan advokasi kegiatan sosial, ekonomi, dan politik di kepulauan. (rls/har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
