PortalMadura.Com – Masyarakat kepulauan Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur membutuhkan layanan listrik dari perusahaan listrik negara (PLN) yang dapat dinikmati 24 jam.
Tahun 2014, sudah ada sosialisasi untuk masyarakat kepulauan, semisal Gili Raja, bahwa pemerintah akan memasang 200 tiang listrik untuk masing-masing desa. Namun, sampai saat ini tidak ada realisasi.
Koordinator Wilayah Front Pemuda Madura Kepulauan (Koorwil FP MK) Malang, Mohammad Kayyis AR mengaku miris menyikapi polemik pengadaan listrik di kepulauan yang tak kunjung ada kepastian.
Padahal pada prinsipnya, listrik adalah bagian dari kebutuhan yang urgen dalam menunjang aktifitas sehari-hari.
“Ini sebetulnya bermuara pada lemahnya komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menyikapi aspirasi masyarakat kepulauan yang menuntut pengadaan listrik secepatnya. Desakan masyarakat ini sudah lama disampaikan kepada pemerintah,” ujar Kayyis, Sabtu (19/9/2015).
Menurutnya, pada aspek anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep terbilang lebih besar dari tiga kabupaten lain di Madura.
Bahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.
“Untuk tahun 2014 APBD Sumenep mencapai Rp1,77 triliun. Bahkan untuk tahun 2015 mencapai Rp2,01 triliun. APBD Sumenep jika dibandingkan dengan tahun 2012 ada kenaikan hampir 100% yang hanya mencapai Rp1,189 triliun. Maka idealnya kenaikan APBD harusnya berbanding lurus dengan terwujudnya kebutuhan masyarakat, terutama listrik untuk masyarakat kepulauan,” tegas Kayyis yang juga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang ini.
Baginya, dengan besaran APBD yang terus mengalami kenaikan, harusnya ada agenda dan prioritas pembangunan untuk masyarakat kepulauan, misalnya yang dananya dialokasikan dari APBD. Seperti pengadaan listrik untuk masyarakat kepulauan yang dilakukan secara bertahap.
Mirisnya sekalipun Sumenep masuk dalam 50 kabupaten/kota terkaya di Indonesia, tetapi listrik sebagai kebutuhan belum seutuhnya dapat dinikmati masyarakat kepulauan secara khusus.
“Sejak tahun 2013 sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa akan ada komunikasi secara intens dengan PLN, Pemprov Jatim, SKK Migas dan Pemkab Sumenep sendiri. Tetapi sejauh ini belum ada realisasi secara signifikasn dari proyek pengadaan listrik untuk masyarakat kepulauan Sumenep,” jelas Kayyis.
Berdasar itulah, FP MK Malang sudah merumuskan draft dan item-item rekomendasi kepada DPRD Sumenep dan Pemkab Sumenep yang memuat poin-poin aspirasi masyarakat kepulauan. Tidak terkecuali pengadaan listrik untuk masyarakat kepulauan.
“Kita sudah merumuskan draft rekomendasi tentang paradigma pembangunan berbasis kerakyatan kepada pemerintah Kabupaten Sumenep yang salah satunya juga mengatur dan mendesak pemerintah Sumenep untuk serius dan berkomitmen untuk secepat dan sesegera mungkin terkait pengadan listrik bagi masyarakat kepulauan yang dimulai secara bertahap,” pungkasnya.(rls/har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
