PortalMadura.Com, Sumenep – DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur mengkritisi sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat yang disinyalir tidak memanfaatkan media online dalam mengkampanyekan pasangan calon (Paslon) pada Pilkada serentak 9 Desember 2015.
“Internet itu, produk peradaban yang harus diajak untuk tegakkan demokrasi. KPU adalah lembaga penegak demokrasi, harus memberi tempat pada media online,” tegas Darul Hasyim Fath, Ketua Komisi I DPRD Sumenep pada PortalMadura.Com via telepon, Selasa (24/11/2015).
Ia menjelaskan, 220 juta rakyat Indonesia, 60 persen diantaranya pengguna internet aktif. Bahkan, Indonesia masuk diurutan ke enam (6) tertinggi penjualan smartphone di dunia.
“Menjadi tidak singkron jika KPU tidak memanfaatkan media online yang secara otomatis beritanya menyebar di media sosial,” katanya bernada kecewa.
Politisi PDI Perjuangan ini juga mengajak KPU Sumenep untuk ikut rapat-rapat dalam rangka membuktikan bahwa para politisi partai dan tim sukses pasangan calon (Paslon) juga menggunakan handphone yang selalu online ke internet.
“Kami punya media sosial dan selalu membaca berita di online. Kalau kepentingan meneggakan demokrasi KPU tidak memanfaatkan perusahaan media online kan lucu,” ungkapnya.
Pria asal Pulau Masalembu ini juga mencontohkan, bahwa masyarakat kepulauan tidak mungkin membaca koran atau media cetak dan tidak selalu mendengarkan radio.
“Untuk mengetahui informasi ya baca di online. Tidak mungkin orang pulau menunggu fax untuk mengetahui informasi hari ini atau membawa radio kemana-mana. Satu-satunya media yang mampu menjangkau warga pulau hanya media online,” tandasnya.
Sementara, Ketua KPU Sumenep, A. Warits dalam pesan singkatnya. “Besok akan kita musyawarah-mufakatkan,” tegasnya singkat.(Hartono)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
