PortalMadura.Com, Bangkalan – Salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) menolak rencana pemerintah pusat menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan diterapkan mulai 1 April 2016.
“Sepanjang kenaikan itu bisa diterima oleh DPRD dan semuanya kenapa tidak, ya silahkan aja. Tapi, kalau DPRD sudah menolak rencana kenaikan itu,” tegas legislator Jatim, Achmad Iskandar saat reses di Madura, Rabu (30/3/2016).
Menurutnya, rencana kenaikan tarif BPJS lebih disebabkan belum stabilnya pemasukan dan pengeluaran pihak BPJS, sehingga saat ini pihak BPJS mempunyai rencana menaikah tarif bulanan BPJS.
“Saya kira BPJS perlu mencari langkah yang tepat, seperti meminta kepada para pengusaha agar kesehatan seluruh karyawannya di asuransikan,” katanya.
Iskandar menambahkan, asuransiBPJS merupakan suatu karya besar dari pemerintah untuk masyarakat yang tidak boleh dibubarkan, sebab keberadaan BPJS sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Jangan sampai ada pemikiran bahwa BPJS itu dibubarkan. BPJS asuransiyang besar untuk kesahatan masyarakat, karena semua masyarakat diasuransikan kesehatannya. Tapi, kalau pun ada pelayanan asuransiyang jelek itu urusan kita bersama,” tegasnya.(lora/har)
