PortalMadura.Com, Jakarta – Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan diberlakukan akhir tahun 2015. Negara-negara anggota Asean mulai mempersiapkan diri demi meningkatkan kerjasama dan pergaulan yang baik di kawasan. Namun komitmen bersama tersebut telah tercoreng karena pembantaian dan pengusiran etnis Rohingya dari tanah kelahirannya di Myanmar.
Pemerintah Myanmar yang telah melakukan pembiaran menuai keceman masyarakat Dunia, tak terkecuali di Indonesia. Keceman keras disampaikan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan mendesak Pemerintah Indonesia dan negara-negara anggota Asean segera bersikap dan menjatuhkan sanksi. HMI juga mempertanyakan kesiapan Myanmar dalam pergaulan masyarakat Asean.
“Myanmar sudah melakukan kejahatan, tidak bisa ditunda, ini soal hidup etnis Rohingya dan kemanusiaan. Pelanggaran Myanmar berat, harus segera diberi sanksi, mereka melanggar 46 pasal dan prinsip. Kesiapannya harus dipertanyakan hingga dikeluarkan dari anggota Asean,” ungkap Firmansyah Arfan, wakil sekretaris jenderal PB HMI saat dihubungi via telpon, Sabtu (23/5/2015).
Pelanggaran HAM yang dilakukan Myanmar terkait dengan pelanggaran yang sangat mendasar, soal pembedaan ras atau rasis, hak berkeyakinan dan keselamatan. Pengusiran etnis Rohingya dari tanah kelahirannya di Myanmar, karena bukan penganut Budha maka bukan bagian dari Myanmar.
Firmansyah Arfan menyebutkan, 46 pasal dan prinsip yang dilanggar Myanmar, diantaranya Deklarasi HAM dari Perserikatan Bangsa-bangsa, Deklarasi Bandung dari Asia-Afrika, dan Prinsip utama yang harus dipatuhi anggota Asean.
“Tidak hanya 6 prinsip utama Asean yang sudah dihempaskan Myanmar terkait pengusiran dan pembantaian massal tersebut, tapi juga melanggar 10 Deklarasi Bandung dari Asia Afrika dan 30 pasal Deklarasi HAM dari PBB. Ini menentukan posisi dan kesiapan Myanmar di Asean,” tandasnya.
Beberapa waktu lalu perahu etnis Rohingya terdampar dan mencari suaka ke beberapa negara Asia namun ditolak. Ratusan muslim Arakan Rohingya ditemukan nelayan Aceh terkatung-katung di tengah laut tanpa tujuan, menderita kelaparan tanpa pasokan makanan yang cukup.
Aung San Suu Kyi, peraih nobel perdamaian dan aktivis demokrasi dan HAM dari Myanmar justeru terkesan diam dan mendiamkan pengusiran dan pembantaian massal tersebut di depan matanya sendiri. Wakil Sekjen PB HMI justru mempertanyakan, masih layakkah hadiah nobel itu?.(rls/har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
