PortalMadura.Com, Sumenep – Bupati Sumenep, A Busyro Karim dan Wakilnya, Ahmad Fauzi bakal memenuhi janji politiknya dengan sembilan (9) program diawal 99 hari kerjanya.
“Diawal kerja, ada sembilan program yang akan dituntaskan selama 99 hari,” kata Busyro Karim pada PortalMadura.Com, Kamis (18/2/2016).
Pertama, akan digagas pelatihan bagi 1.000 wirausaha muda dengan melibatkan 6 SKPD, secara terpadu dan berkelanjutan. Mereka akan difasilitasi alat produksi dan permodalan/kredit usaha serta pemasaran.
Kedua, revitalisasi pasar tradisional kecamatan. “Upaya ini untuk menghilangkan kesan kumuh pasar tradisional di sejumlah kecamatan melalui rehabilitasi sarana dan prasarana dari dana APBD maupun APBN. Misalnya, Pasar Dungkek,” terangnya.
Ketiga, optimalisasi pelayanan Rumah Sakit. Langkah ini, dengan cara membentuk Tim Reformasi Pelayanan Rumah Sakit.
“Dengan harapan dalam tempo 100 hari ada perubahan signifikan dari aspek manajerial, profesionalitas dan transparansi di RSUD,” katanya.
Kemepat, penataan Taman Bunga (TB) sebagai bentuk optimalisasi open space (taman bunga) sebagai kawasan wisata kota dan ruang terbuka hijau (RTH).
Bentuknya, melalui revitalisasi dan tatakelola PKL sebagai sentra ekonomi rakyat secara terpadu seperti aspek ketertiban umum dan keindahan kota. Karena itu, akan dibentuk tim penataan PKL.
Kelima, penataan dan penertiban perizinan, seperti rumah makan, IMB, HO, media luar ruang, dll.
keenam, pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang masih kurangnya RTH (Ruang Terbuka Hijau) di Kabupaten Sumenep. Untuk itu, akan dibangun RTH dengan konsep Taman Edukasi di Perumnas Giling dan Perumahan Satelit .
Ketujuh, perijinan On Line dan Absen On line. Bentuk perijinan di BPPT diterapkan secara On Line.
Harapannya, masyarakat tidak harus datang ke kantor BPPT. Surat Ijin yang dikeluarkan berkode khusus (QR Code Reader). Dan pengurusan ijin dari luar daerah dapat bertransaksi data dengan BPPT secara On Line.
“Sehingga, pengurusan ijin bisa lebih cepat, efisien dan transparan,” terangnya.
Sedangkan Absen On line, absensi pegawai utamanya di wilayah kota secara realtime langsung tercatat di BKPP (Badan Kepegawasan). Dengan harapan disiplin PNS dapat meningkat.
Delapan, pembentukan BUMDes dalam rangka Desa Mandiri. BUMDes ini dibentuk di setiap desa untuk memfasilitasi permodalan para UKM/IKM.
Sembilan, serap Aspirasi Masyrakat untuk RPJMD. Masyarakat melalui semua stakeholder akan dilibatkan dalam penyusunan RPJMD.
“Sehingga visi-misi Super Mantap jilid dua, terpahami dan terealisasi dengan baik,” tandasnya.
Bentuk serap aspirasi tersebut akan dilakukan dalam 99 hari kerja melalui FGD (Focus Group Discussion) untuk semua sektor pembangunan dengan menghadirkan para tokoh dan stakeholder yang kompeten sesuai bidangnya.(rls/har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
