PortalMadura.com – Masa jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten sampang, Yuliadi Setiawan, dipastikan segera berakhir karena memasuki masa pensiun pada 1 Agustus 2026 mendatang. Menjelang momen transisi tersebut, gelombang desakan dari publik mulai menguat agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang bergerak cepat menyiapkan pengganti demi mencegah terjadinya kekosongan jabatan strategis.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sampang, Arif, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah memproses mekanisme pengisian jabatan tersebut. Langkah awal dimulai dengan mengajukan usulan nama Penjabat (Pj) Sekda kepada Gubernur Jawa Timur guna mendapatkan rekomendasi resmi.

“Setelah rekomendasi dari Gubernur diterbitkan, barulah dilakukan pelantikan Penjabat Sekda yang akan mengisi kekosongan jabatan setelah Yuliadi Setiawan resmi memasuki masa pensiun,” ujar Arif saat memberikan keterangan pada Kamis (2/7/2026).

Tokoh Masyarakat Minta Proses Transisi Profesional dan Netral

Rencana pengisian kursi birokrat tertinggi di tingkat kabupaten ini memicu perhatian serius dari sejumlah elemen masyarakat. Mengingat peran Sekda yang sangat sentral sebagai jembatan penghubung antara kepala daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), publik menuntut proses penunjukan yang transparan dan berbasis kompetensi.

Salah seorang tokoh masyarakat di Kabupaten Sampang menegaskan, figur yang nantinya terpilih menjadi Pj Sekda harus memiliki rekam jejak yang bersih, profesional, serta mampu merangkul berbagai elemen sektoral.

“Harapan kami sederhana, siapa pun yang dipercaya menjadi Sekda nantinya harus mampu bekerja profesional, menjaga netralitas aparatur, serta merangkul semua kalangan mulai dari masyarakat, aktivis, hingga tokoh agama. Selain itu, harus berani mengambil keputusan tegas yang berpihak pada kepentingan publik,” pungkasnya.

Dengan waktu yang tersisa kurang dari satu bulan, komitmen Pemkab Sampang kini diuji untuk membuktikan bahwa proses transisi kepemimpinan birokrasi ini dapat berjalan mulus tanpa celah politik praktis, demi mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan daerah.