PAMEKASAN, portalmadura.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan secara resmi menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna bersama DPRD Pamekasan, Senin (21/9/2026).
Pengajuan penyesuaian anggaran ini menyusul adanya lonjakan target pendapatan daerah Pamekasan pada 2026 menjadi Rp1,91 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp63,83 miliar atau tumbuh 3,46 persen jika dibandingkan dengan penetapan APBD awal yang berada di angka Rp1,84 triliun.
Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman, mengungkapkan bahwa langkah penyesuaian anggaran dilakukan secara cermat demi merespons dinamika kondisi daerah serta kebijakan pemerintah pusat yang memengaruhi kemampuan fiskal daerah.
“Penyesuaian anggaran diatur secara terukur dan difokuskan pada program-program prioritas, optimalisasi pelayanan publik, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” jelas Kholilurrahman saat memaparkan nota keuangan.
Mantan anggota DPR RI tersebut merinci, kenaikan target pendapatan daerah didorong oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan mencapai Rp368,25 miliar, serta topangan alokasi pendapatan transfer sebesar Rp1,54 triliun.
Di sisi lain, total belanja daerah justru diproyeksikan mengalami efisiensi dari semula Rp2,02 triliun menjadi Rp2 triliun, atau berkurang sekitar Rp21,3 miliar. Meski total belanja menurun, alokasi untuk belanja modal justru melambung tinggi.
Pada Rancangan Perubahan APBD 2026, belanja modal dipatok mencapai Rp200,69 miliar. Nilai ini melonjak drastis sebesar Rp69,14 miliar atau naik 52,56 persen dibandingkan dengan pagu awal.
Dampak dari penyesuaian tersebut juga menekan angka defisit anggaran secara signifikan. Defisit pembiayaan dalam perubahan APBD 2026 kini ditetapkan sebesar Rp90,55 miliar, pangkas Rp85,13 miliar atau berkurang 48,46 persen dari defisit awal yang menyentuh Rp175,68 miliar.
Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, menyambut baik langkah penyesuaian ini. Menurutnya, rapat paripurna perubahan APBD menjadi instrumen penting untuk memadukan alokasi anggaran dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta RPJMD yang telah ditetapkan.
“Perubahan APBD ini memberikan ruang fleksibilitas untuk menyelaraskan program kerja lapangan. Kami juga mencatat adanya penyesuaian alokasi anggaran pada beberapa sektor strategis, termasuk perubahan yang cukup signifikan pada alokasi Dana Desa (DD),” ujar politisi PPP tersebut.
Jadikan berita kami sebagai sumber pilihan Anda melalui saluran resmi berikut:
Google News
WhatsApp Channel
Telegram Channel
