PortalMadura.Com, Pamekasan – DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur menilai pemerintah kabupaten (Pemkab) lemah dalam mengawasi pelaksanaan proyek. Sehingga, banyak ditemukan pengerjaannya bermasalah.
Anggota Komisi III DPRD Pamekasan, Harun mengungkapkan, pihaknya akan mengklarifikasi kepada dinak teknis perihal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menyebutkan banyak pengerjaan proyek tidak sesuai volume dan lain-lain.
“Seharunya dinas maksimal mengawasi pengerjaan proyek itu. Karena sejak awal sampai akhir itu ada di dinas, kita di dewan tidak mungkin cawe-cawe ketika pelaksanaan itu,” ungkapnya, Rabu (21/10/2015).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta masyarakat harus ikut andil dalam pengawasan semua bentuk proyek yang ada. Misalnya, ada dugaan permainan atau hal lain yang janggal, hal itu sebagai upaya memperbaiki kualitas proyek.
“Kita di dewan terkadang sidak waktu pengerjaan, namun kalau sudah terkait hasil, kita melihat dulu apakah sesuai RAB atau tidak. Jika tidak sesuai RAB, maka kita rekomendasikan agar diperbaiki,” tandasnya. (Marzukiy/choir)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
