oleh

Bupati Sumenep Dukung Judisial Review UU Pilkada ke MK

PortalMadura.Com, Sumenep – Pasca ditetapkan Undang-Undang Pilkada tak langsung oleh DPR RI, penolakan terus mengalir, baik masyarakat umum maupun sejumlah kepala daerah.

“Jika sudah ditetapkan dan menjadi undang-undang, kami tidak bisa berbuat banyak, kecuali melakukan langkah-langkah sesuai aturan. Misalnya, mengajukan judisial review ke Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Bupati Sumenep, A Busyro Karim, di Sumenep, Senin (29/9/2014).

Melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur mendukung pengajuan judisial review ke MK.

“Kalau secara pribadi saya tidak bisa. Makanya, melalui APKASI saya mendukung pengajuan judisial review ke MK,” tuturnya.

Dia memaparkan, jika pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, dipastikan akan mengurangi ikatan emosional dengan rakyat.

“Program pemerintah bisa jadi hanya serimonial saja, karena memang kedaulatan rakyat sudah diwakilkan,” tandasnya. (arif/htn)


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.