PortalMadura.Com, Sumenep – Komisi A DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur menunda pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) ditingkat komisi. Pasalnya, draf RAPBD yang masuk ke Komisi A ditemukan tidak adanya sinergitas dengan spirit Permenkeu soal moratorium perjalanan dinas sehingga perlu rasionalisasi.
“Untuk sementara waktu kami tunda pembahasan RAPBD, karena masih ada yang perlu dirasionalisasikan,” terang Darul Hasyim Fath, Ketua Komisi A, DPRD Sumenep, Kamis (18/12/2014).
Politisi PDI Perjuangan ini meminta instansi yang merupakan konterpat Komisi A untuk merubah rencana kerja anggaran (RKA) yang dinilai tidak rasional. “Setelah dilakukan rasionalisasi, kita bahas kembali di komisi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, yang dimaksud dengan rasionalisasi ini bukan berarti nominal anggaran diturunkan dari tahun sebelumnya.
“Ada disalah satu konterpat kami, nominal perdin sebesar Rp 23 juta. Sedangkan tahun 2014 sebesar Rp 26 juta pertahun. Artinya, ada penurunan dari tahun sebelumnya. Maksud kami bukan itu, tapi harus jelas ada nominal itu untuk berapa kali perjalanan dan untuk berapa orang,” tandasnya.(arif/htn)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
