oleh

DAK 2013 Dinilai Tak Tepat Sasaran, Kadisdik Dituntut Mundur

PortalMadura.Com, Sumenep – Puluhan aktifis mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Sumekar Raya (Mahasurya), Sumenep, Madura, Jawa Timur menuntut kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, Ahmad Sadik mundur dari jabatannya. Sebab, Kepala Disdik itu dinilai tidak mampu menjalankan tugas sebagai kepala dinas.

“Lebih baik kepala Dinas Pendidikan mundur dari jabatannya kalau tidak bisa menyelesaikan realisasi proyek DAK 2013 yang tidak tepat sasaran itu,” teriak Bisri korlap aksi Mahasurya didepan kantor Disdik Sumenep, Kamis (18/12/2014).

Aksi yang membawa poster dan spanduk dengan tulisan kecaman terhadap kepala Dinas Pendidikan seperti “Para Kepala Sekolah Bertanggungjawab atas Penggunaan DAK 2013 sebesar 298.000.000”, “Disdik Tidak Bertanggungjawab atas Penyelenggaraan DAK 2013”, “DAK 2013 Antara Kehormatan atau Uang” dan “Mendesak kepada kepala Disdik untuk Segera Turun dari Jabtannya karena Sudah Gagal Menjalankan Roda Pendidikan di kabupaten Sumenep” itu juga disertai aksi teatrikal.

“Teatrikal dengan tiga orang yang berlumuran lumpur ini salah satu bentuk kekecewaan kami terhadap mundurnya dunia pendidikan di Sumenep,” teriak Bisri.

Ia menegaskan, di Sumenep ini telah terjadi aksi kongkalikong antara Disdik dengan dua lembaga sekolah di Kecamatan Pragaan dan Bluto sebagai penerima DAK 2013.

“Dan kenapa Disdik terkesan cuci tangan dalam kasus realisasi DAK di dua lembaga pendidikan itu,” urainya.

Menerima surat pertanggung jawaban (SPJ) realisasi DAK 2013 dari dua lembaga pendidikan tersebut merupakan bentuk adanya indikasi kongkalikong.

“Kalau memang pelaksanaannya diketahui tidak sesuai juknis, Disdik harusnya menolak SPJ dari dua lembaga sekolah itu,”terangnya.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Menengah (Dikmen), Nurul Hamzah menjelaskan, realisasi proyek DAK 2013 di dua lembaga sekolah itu sudah ditangani Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Realisasi DAK 2013 di dua lembaga sekolah sebagaimana disampaikan mahasiswa itu sudah ditangani BPKP,” kilah Nurul Hamzah. (arif/htn)


Tirto.ID
Loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

portalmadura.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE