PortalMadura.Com, Sumenep – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono, Zainudin Amali menyatakan, per 1 April 2015, seruruh koordinator Wilayah (Korwil) akan turun ke 34 provinsi se- Indonesia, untuk melihat seluruh SK kepengurusan Partai Golkar di tingkat DPD.
“Setelah Kemenkumham mengakui kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol, maka kami siap melakukan beberapa langkah. Diantaranya membentuk Pelaksana tugas (Plt) untuk DPD yang habis masa kepengurusannya,” katanya.
Zainudin Amali berada di Sumenep pada Sabtu (21/03/15) untuk menghadiri Pekan bhakti HMI dan silaturahmi alumni HMI.
“Untuk DPD tingkat II ini kami lihat periodisasinya. Yang melaksanakan Musda pada Desember 2009 atau Januari 2010, per 1 April 2015 kepengurusannya akan di Plt-kan,” terang Zainudin.
Pada Selasa (10/03/15), Menkumham mengakui kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono hasil Munas Ancol, dengan merujuk pada dokumen Mahkamah Partai Golkar pada 3 Maret 2015.
“Kami sudah 3 kali diundang KPU berkaitan dengan pencalonan dalam Pilkada. Dan Partai Golkar ini yang diundang cuma 1 lho. Bukan 2 seperti partai-partai lain yang terjadi dualisme. Jadi jelas KPU melihat legalitas. Karena Kemenkumham memang sudah mengakui kepengurusan kami,” ujar Zainudin.
Ia optimis, dalam pelaksanaan Pilkada, pihaknya tidak akan menyulitkan calon yang akan berangkat dengan kendaraan Partai Golkar. “Dalam undang-undang baru, rekomendasi pencalonan kan dari DPP masing-masing partai. Nantinya KPU akan menanyakan ke Kemenkumham, kepengurusan mana yang diakui,” terangnya.
Zainudin menambahkan di Partai Golkar, katakteristiknya bukan mati-matian loyal pada pemimpin secara individu atau perorangan, melainkan yang memegang legalitaslah yang akan diikuti. Menurutnya, pasca pengakuan Kemenkumham terhadap kepengurusan Agung Laksono, sudah ada sekitar 264 DPD yang akan ikut Pilkada serentak datang ke DPP.
“Di Jawa Timur juga begitu. Sebagian besar DPD sudah melapor ke DPP. Tapi Sumenep belum. Hanya saja kami yakin, nantinya pasti akan datang ke DPP. Kan tetap butuh rekom dari DPP,” ucapnya. (Hartono)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
