PortalMadura.Com, Pamekasan – Lambatnya penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2019 oleh DPRD Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menjadi penyebab utama molornya program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.
Wakil Bupati Pamekasan, Raja'e mengungkapkan, legislatif harus bekerja cepat dengan menetapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) agar APBD perubahan bisa segera terlaksana untuk pembangunan Pamekasan.
“Saat ini pimpinan DPRD Pamekasan sudah terbentuk, dari itu kami berharap anggota dewan segera bekerja cepat demi merealisasikan pembangunan di Pamekasan. Salah satunya dengan segera menetapkan APBD Perubahan,” tegasnya, Senin (28/10/2019).
Baca Juga: Perssu Sumenep Melorot ke Posisi 4, Semeru FC Puncaki Klasemen
Molornya penetapan AKD dan pelantikan ketua DPRD definitif Fathor Rohman beberapa waktu lalu berakibat pada mandeknya program pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Apalagi di sejumlah OPD masih ada proses lelang jabatan untuk pimpinan tinggi pratama.
“Kondisi itu tentunya menghambat realisasi program pembangunan di masing-masing OPD. Apalagi saat ini masih terdapat sejumlah OPD yang perlu untuk dilakukan proses lelang jabatan,” tandasnya.
Mantan Kepala Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar itu berharap, legislatif bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat, yaitu pengawasan, pembuat Undang-undang dan membuat anggaran. Jika tiga tugas pokok tersebut dilaksanakan dengan baik, maka pembangunan Pamekasan sesuai dengan keinginan bersama.
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
