PortalMadura.Com, Pamekasan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, meminta kepada pemerintah desa untuk segera membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya menambah pendapatan asli desa.
Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail mengatakan, pemerintah desa harus mampu menggali potensi desanya untuk dikembangkan melalui BUMDes. Agar desa tidak sekadar bergantung pada Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Misalnya, wisata desa atau usaha lain yang bisa dikembangkan.
“Tujuannya menciptakan kemandirian desa, kita sebenarnya ingin menciptakan desa itu mandiri dengan cara menggali potensi yang ada di desa. Contohnya, ada desa wisata di Jawa Tengah itu yang pendapatannya dalam satu tahun mencapai Rp 5 miliar, itu luar biasa,” katanya, Rabu (19/12/2018).
Politisi Demokrat itu menambahkan, pihaknya sudah membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang BUMDes tersebut, sekarang tinggal pemerintah desa sejauh mana mampu berinovasi membangun desanya. Meskipun ia tidak menampik, jika salah satu faktor sulitnya membentuk BUMDes adalah Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat desa yang masih minim.
“Sebenarnya banyak inovasi yang bisa dilakukan dengan cara BUMDes, bahkan kalau tidak salah Kementerian Desa ada 5 ribu BUMDes yang akan dibantu oleh pemerintah pusat. Makanya, kalau pemerintah desa itu tidak cepat menangkap peluang seperti itu, ya mereka akan ketinggalan” tandasnya.
Ismail melanjutkan, sebenarnya banyak cara yang dapat mempromosikan potensi desa di zaman yang serba teknologi seperti sekarang, yakni dengan memanfaatkan Media Sosial (Medsos) yang ada sekarang. Artinya, mindset pemerintah desa itu harus berpikir maju, tidak stagnan.
“Bisa melalui Youtube atau medsos, sudah canggih sekali sekarang. Saya kira pada tahun 2019 semua desa sudah bisa memiliki BUMDes, tidak harus sampai tahun 2020, karena kita payung hukumnya sudah ada,” jawabnya saat ditanya bahwa target pemkab adalah tahun 2020 semua desa memiliki BUMDes.
Untuk diketahui, dari 178 desa di 13 Kecamatan di Pamekasan sampai sekarang masih 50 desa yang memiliki BUMDes. Sementara lebih dari separuh desa lainnya belum membentuk BUMDes. Sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menargetkan pada tahun 2020 semua desa sudah memiliki BUMDes. (Marzukiy/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
