PortalMadura.Com, Pamekasan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat memastikan jumlah penerima bantuan bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2018.
Desakan tersebut lantaran belum jelasnya jumlah penerima bantuan sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pamekasan, Muharram, dengan alasan Surat Keputusan (SK) penerima belum terbit dari pemerintah pusat.
“Harus segera diketahui berapa jumlahnya di Pamekasan, karena program pusat ini selaras dengan program kabupaten. Kalau ada warga miskin tidak ter-cover di bantuan pusat bisa masukkan pada program kabupaten,” ungkapnya, Rabu (21/2/2018).
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berharap program itu bisa segera terlaksana agar masyarakat miskin bisa menempati rumah yang lebih layak. Apalagi cuaca pada musim ini cukup ekstrem, sehingga khawatir molor apabila tidak segera dilaksanakan.
“Tentunya kami berharap program ini bisa segera terealisasi,” tandasnya.
Pemerintah sebelumnya mengajukan data rumah tidak layak huni sebanyak 2.000 unit sesuai survei yang dilakukan sebelumnya. Tetapi yang menentukan sebagai penerimanya adalah pemerintah pusat berdasarkan data tersebut, namun setelah SK penerima turun akan dilakukan survei ulang untuk memastikan bantuan itu sesuai sasaran atau tidak. (Marzukiy/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
