oleh

Indonesia Serukan Kembali Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

PortalMadura.Com, Jakarta – Indonesia menyerukan kembali harapan diterimanya Palestina sebagai anggota penuh PBB dalam UN Forum on Palestine, di PBB, New York, pada Kamis.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan komunitas Internasional harus mengangkat posisi dan melindungi hak rakyat Palestina.

“Saat ini, Palestina dan kekuatan penjajah tidak berada pada posisi yang sama. Merupakan tanggung jawab komunitas Internasional untuk mengangkat posisi Palestina,” ujar Menteri Retno Marsudi di New York pada Kamis (4/4/2019).

Menteri Retno menambahkan selain penghancuran rumah dan pengusiran penduduk Palestina, Israel melakukan tekanan politik, ekonomi dan sosial terhadap Palestina, termasuk menyita penerimaan pajak Palestina, yang merupakan porsi besar bagi pendapatan Palestina.

Menurut Menteri Retno, Kekerasan otoritas dan para pendatang Israel juga semakin meluas, termasuk penutupan pintu gerbang Masjid Al-Aqsa.

“Perampasan atau aneksasi atas wilayah Palestina sedang berlangsung secara perlahan dan tidak manusiawi. Semua negara harus menentang hal ini,” kata Retno.

Dia juga menekankan kembali Palestina adalah prioritas Indonesia.

Tahun ini, menurut Menteri Retno, Indonesia telah meningkatkan bantuan untuk lembaga pengungsi PBB (UNRWA) serta meluncurkan program peningkatan kapasitas untuk rakyat Palestina.

Loading...

Indonesia juga akan menyelenggarakan pertemuan khusus tentang Palestina saat Presidensi di DK PBB bulan Mei 2019.

Sementara itu, Permanent Observer Palestina untuk PBB Riyad Mansour dalam pidatonya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah dan Masyarakat Indonesia.

“Indonesia adalah sahabat baik Palestina. Terima kasih atas segala upaya yang telah dilakukan Indonesia guna memajukan isu Palestina di forum PBB,” jelas dia. dilaporkan Anadolu Agency, Jumat (5/4/2019).

Penyelenggaraan UN Forum on Palestine menarik perhatian berbagai kalangan dan dihadiri oleh perwakilan dari Negara anggota PBB, LSM Internasional, organisasi Internasional dan akademisi.

Panelis berasal dari mantan pejabat tinggi di Palestina, aktivis dan pengacara HAM, serta Special Rapporteur PBB.

Tema yang diangkat adalah “the threat of de facto annexation”.

Dalam konsep hukum Internasional, okupasi atau penguasaan wilayah bersifat sementara.

Namun yang dilakukan Israel saat ini mengarah kepada perampasan wilayah (aneksasi) yang dilarang dalam hukum Internasional.

Berbagai kebijakan Israel, terutama akhir-akhir ini dikhawatirkan semakin menjauhkan bangsa Palestina dari aspirasi kemerdekaannya.


Anadolu Agency
Sumber : Anadolu Agency

Berita PortalMadura Aplikasi Android PortalMadura
Loading...

Komentar