PortalMadura.Com, Pamekasan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur memanggil Badan Penyuluh (Bapeluh) setempat menyusul dilaksanakannya verifikasi kelompok tani (poktan), Kamis (18/8/2016).
Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengatakan, pihaknya ingin dilibatkan dalam proses verifikasi poktan guna menghindari sesuatu yang tidak diinginkan di tingkat bawah. Pasalnya, proses verifikasi cenderung tendensius mengikuti arus politik di desa.
“Dewan ini kan sebagai pengawas, sehingga harus dilibatkan dari awal. Bahkan kepada hal-hal yang sifatnya teknis, terutama berkaitan dengan posisi kami sebagai institusi politik,” ungkapnya.
Pihaknya tidak menginginkan kepala desa mengintervensi proses verifikasi poktan lantaran perbedaan pandangan politik. Sehingga, hal ini harus menjadi atensi petugas verifikasi supaya tidak mudah diintervensi siapapun karena bisa berpengaruh terhadap hasil verifikasi poktan.
“Makanya kami panggil dulu sebelum proses verifikasi berjalan. Karena dampaknya nanti akan luar bisa, apalagi poktan itu merupakan unit terkecil ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bapeluh Pamekasan, Syaiful Anam mengatakan, pemanggilan dewan memang berkaitan dengan proses verifikasi poktan yang akan dilakukan tahun ini. Karena dikuatirkan adanya tendensi dari beberapa pihak terhadap petugas di lapangan.
“Kalau masalah kriteria poktan itu sudah ada sesuai dengan kategorinya. Kami sekarang dipanggil dewan mempertanyakan jelang verifikasi,” tandasnya. (Marzukiy/choir)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
