Oleh: Achmad Shafraul Jalal*
Beberapa waktu periode ini, kita dikonfrontasikan dengan berbagai isu sosial dalam ruang lingkup nasional mengenai kebijakan pemerintah yang cenderung memasung kehidupan ekonomi masyarakat kecil.
Dalam hal ini, kebijakan yang tidak sesuai dengan tata negara yang demokratis oleh karena kebijakan telah dilahirkan tidak memuat konsensus. Mengenai naiknya BBM, harga minyak goreng, serta kebutuhan pokok lainnya hingga sampai pada penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Otentisitas kebijakan semacam ini terlalu memasung seisi batang tubuh demokrasi dan amanat konstitusi, sehingga dengan pertanyaan kebijakan tersebut menimbulkan kontroversi dan protes sosial yang marak.
Saya pikir hal ini adalah skema politik kekuasaan yang terobsesi oleh pihak dominan tanpa bertanggungjawab atas kesejahteraan secara merata atau terdapat oligarki dalam ranah kekuasaan kita sehingga geopolitik bangsa ini tak tertata untuk mencapai kemakmuran bersama?.
Politik kekuasaan adalah instrumen untuk bersama-sama berupaya meraih kesejahteraan bersama. Bukankah negara kita adalah negara agraris yang terbilang cukup kaya dengan berbagai bahan energi terkhusus migas dan kebun Kelapa sawit?. Lalu apa sebabnya yang membuat harga kebutuhan pokok meroket dan bahkan minyak goreng sempat mengalami kelangkaan sampai membuat harga teramat mahal?.
Jika dalam pidato bapak Presiden RI Ir. H. Joko Widodo mengatakan, bahwa semuanya itu terjadi karena dengan alasan dalam dinamika pasar global harga semua kebutuhan pokok naik sebagai dampak inflasi Rusia ke Ukraina, bagi saya pernyataan tersebut bukan alasan yang rasional ketika mengingat bangsa ini adalah bangsa yang kaya dengan segenap sumberdaya alamnya.
Atau mungkin negara ini tidak mampu mereproduksi kekayaan alamnya untuk mendapatkan produktivitas yang besar kemudian dapat membawa perekonomian dengan skala yang tinggi. Jika negara kita ini sudah menjadi konsumen setia negara superpower dan penuh ketergantungan pada dinamika global sampai mempertaruhkan nasib rakyatnya sendiri, lalu kapan mau jadi negara superpower layak mereka?.
Sedangkan, mungkin sudah kita ketahui bersama bahwa peran birokasi secara hierarki dengan bentuk struktur kelembagaan aparatur sipil negara adalah sebagai public service dan public administration kesejahteraan bersama terkoordinir secara merata dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat.
Sementara para birokrat telah membumi-hanguskan perannya sebagai public service dengan menyandra seisi batang tubuh prinsip demokrasi yang memuat keadilan dalam tata-kuasa, tata-sejahtera, tata-sosial, sampai pada tata-budaya sebagai moralitas bangsa dan dengan mendominasi administrasi negara sungguh sangat melenceng dari etika bernegara dan berbangsa dalam sektor perikemanusiaan.(**)
*Penulis : kader PMII Unija [Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Wiraraja]
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
