portalmadura.com – Bencana kekeringan di Kabupaten Sumenep kian meluas seiring berjalannya puncak musim kemarau tahun 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep mencatat setidaknya 11 desa dari empat kecamatan kini berada dalam status kering kritis, sementara tiga desa lainnya di Kecamatan Gayam mulai melaporkan krisis air serupa.
Adapun 11 desa yang mengalami kondisi kering kritis tersebut tersebar di Kecamatan Pasongsongan (Desa Montorna, Prancak, Lebeng Barat, dan Campaka), Kecamatan Talango (Desa Kombang dan Poteran), Kecamatan Rubaru (Desa Basoka dan Mandala), serta Kecamatan Batuputih (Desa Batuputih Daya, Batuputih Laok, dan Larangan Barma).
Kepala BPBD Sumenep, Kamiluddin, mengonfirmasi bahwa armada penyuplai air telah dikerahkan ke lokasi-lokasi terdampak. Setiap tangki membawa 5.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, seperti memasak, minum, dan mandi.
“Pengiriman air memang tidak dilakukan setiap hari karena pasokan satu tangki biasanya cukup untuk kebutuhan beberapa hari. Namun, potensi perluasan kekeringan masih ada hingga puncak kemarau berakhir,” ujar Kamiluddin pada Rabu (9/9/2026).
Kamiluddin menambahkan, laporan krisis air terbaru juga datang dari Kecamatan Gayam, tepatnya di Desa Pancor, Gendang Barat, dan Prambanan. Di wilayah tersebut, warga sementara mengangkut air dari sumber terdekat menggunakan mobil pikap yang dimodifikasi dengan tandon berkapasitas 1.200 liter. BPBD Sumenep saat ini tengah mengupayakan bantuan alokasi dana Belanja Tak Terduga (BTT) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperluas jangkauan distribusi air.
Upaya penanganan jangka panjang melalui pembuatan sumur bor di beberapa titik sering kali menghadapi kendala geografis. Di beberapa lokasi seperti Desa Montorna, debit air tanah sangat terbatas, atau air yang keluar memiliki kandungan mineral yang tidak layak konsumsi.
Merespons situasi ini, Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Sami’oeddin, mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mengalokasikan anggaran khusus serta menambah armada distribusi air bersih ke wilayah-wilayah terdampak.
“Wilayah yang mengalami status kering kritis harus menjadi prioritas. Selain penanganan darurat, Pemkab Sumenep perlu merealisasikan pembangunan penampungan air hujan atau embung sebagai solusi jangka panjang, seperti yang telah diterapkan secara mandiri oleh warga Desa Pinggirpapas,” tegas politisi PKB tersebut.
Sementara itu, Moh Ali Rizqon, seorang warga Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, berharap agar pasokan bantuan air dari pemerintah dapat berjalan secara rutin tanpa ada keterlambatan.
“Di desa kami sangat sulit menemukan sumber air meski sudah dibor. Oleh karena itu, kami sangat bergantung pada pasokan tangki bersih. Kami berharap distribusinya tidak terlambat selama puncak kemarau ini,” ungkap Ali.
Jadikan berita kami sebagai sumber pilihan Anda melalui saluran resmi berikut:
Google News
WhatsApp Channel
Telegram Channel
