PortalMadura.Com, Sumenep – Komisi II DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, memanggil Tim Anggaran (Timgar) termasuk di dalamnya kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) guna mempertanyakan tidak terealisasikannya program bantuan hibah senilai Rp 5 miliar.
“Hari Senin kami jadwalkan pertemuan dengan Tim Anggaran Pemda, termasuk kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Agendanya, kami akan mempertanyakan soal tidak terealisasinya program bantuan hibah tersebut,” kata Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Nurus Salam, Jumat (1/12/2017).
Dalam pertemuan nanti, komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan itu akan meminta pimpinan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) agar segera merealisasikan program bantuan hibah tersebut. Sebab, APBD itu untuk rakyat, bukan untuk pemerintah, sementara program bantuan hibah itu untuk rakyat.
“Kalau program yang berkenaan dengan kedinasan tetap berjalan, tapi kenapa program untuk rakyat tidak. Padahal APBD itu kan untuk rakyat. Sebenarnya tidak ada alasan apapun untuk tidak merealisasikan program tersebut,” ucapnya.
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Sumekar Raya (Mahasurya) melakukan audiensi ke Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yang ditemui langsung oleh kepalanya, Edy Sutrisno di ruangannya. Aktivis mahasiswa itu mempertanyakan kenapa program bantuan hibah senilai Rp 5 miliar itu hanya terealisasi 11 persen dan itu pun baru tahap administrasi saja.
Baca: Program Hibah Tak Terealisasi, Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumenep Layak Dicopot
Dalam pertemuan tersebut, Kepala DKPP, Edy Sutrisno mengaku, tidak terealisasinya program tersebut lantaran adanya perubahan nomenklatur dari OPD tersebut. Namun, hal itu sangat disayangkan oleh sejumlah aktivis Mahasurya tersebut. Sebab, program tersebut untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. (Arifin/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
