PortalMadura.Com, Pamekasan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, berkomitmen untuk menciptakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada tanggal 27 Juni 2018 berintegritas dan bermartabat.
Ketua KPU Pamekasan, Moh. Hamzah menyampaikan, pihaknya telah melakukan beberapa upaya agar pilkada serentak tersebut menjadi pesta demokrasi yang berintegritas, karena itu merupakan salah satu program vital penyelenggara pemilu.
“Salah satunya dengan melakukan bimbingan teknis secara langsung, serta penguatan pemahaman berupa tahapan teknis penyelenggaraan ataupun dalam bentuk sosialisasi yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan pilkada,” ungkapnya, Sabtu (26/5/2018).
Menurutnya, berbagai upaya sebagai komitmen dari penyelenggara pemilu dilakukan, mulai dari tahapan pemilu, pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati, hingga masa kampanye sekarang. Mengingat, upaya mewujudkan pemilih cerdas merupakan salah satu proses penting dalam penyelenggara pemilu.
“Tentu harus terus diintensifkan, baik mulai dari bimbingan teknis melalui media, sosialisasi melalui media sosial atau sosialisasi secara langsung kepada masyarakat,” tandasnya.
Hamzah melanjutkan, tugas ini dilakukan secara sistemik dari KPU, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga penyelenggara pemilu tingkat desa, yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kerja keras tersebut sebagai bentuk komitmen agar menghasilkan pilkada yang berintegritas dan bermartabat.
Dikatakan Hamzah, untuk mewujudkan pilkada berintegritas memerlukan empat hal yang harus menjadi pedoman. Pertama adalah regulasi, diperlukan regulasi yang jelas dan tegas sehingga proses pelaksanaan pemilu berjalan tanpa ada keraguan.
“Selama ini banyak hal-hal yang masih kabur di mata masyarakat misalnya antara sosialisasi dan kampanye. Kalau dilihat dari tahapannya belum memasuki tahapan kampanye, tetapi dilihat dari materinya realitanya bukan lagi sosialisasi, soalnya sudah mengarah untuk mengajak dan memengaruhi untuk memilih kepada seseorang,” jelasnya.
“Antara money politic dan cost politic, bahkan ada muncul istilah baru yaitu sedekah politic. Hal-hal seperti ini yang akan membingungkan masyarakat, apa lagi penyelenggara yang setiap langkahnya diikuti oleh aturan dan sorotan masyarakat,” katanya menjelaskan.
Menurutnya, ada persoalan di tengah-tengah masyarakat akibat dari kaburnya regulasi tentang pemilu tersebut. Oleh karenanya, perlu regulasi yang jelas untuk menghasilkan pemilu berkualitas.
“Kedua, pada umumnya peserta pemilu itu tujuannya adalah kemenangan, sehingga kurang memperhatikan regulasi yang ada bahkan ada unsur kesengajaan untuk melanggar regulasi yang ada demi tercapai tujuannya. Memang ini dilematis bagi peserta pemilu, karena ini salah satu cara politis yang memang susah untuk dihindarkan, kecuali ke semuanya sudah benar-benar sadar aturan,” terangnya.
Ketiga adalah birokrasi yang netral, kenetralan birokrasi ini sangat diperlukan, karena banyak kasus gugatan yang diakibatkan karena ketidaknetralan birokrasi. Khususnya dalam pemilukada yang pesertanya ada incumbent-nya. Banyak langkah dan cara yang dilakukan untuk membuat birokrasi terpaksa harus mendukungnya untuk meraih kemenangan.
“Sehingga birokrasi yang seharusnya netral secara terselubung menjadi team sukses dari incumbent tersebut. Hal ini jelas merupakan kendala dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas,” tandasnya.
Terakhir adalah penyelenggara yang berintegritas, mulai KPU RI, KPU Kabupaten hingga penyelenggara pemilu tingkat desa. Regulasi penyelenggara pemilu yang tertuang dalam UU No.15 Tahun 2011 pasal 2, tentunya sudah sangat bagus namun ternyata masih ada juga penyelenggara pemilu yang terpaksa diberhentikan dengan tidak hormat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena melanggar kode etik.
“Tindakan DKPP ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas. Oleh karena itu, kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk pilkada Pamekasan mendatang agar menjadi pesta demokrasi yang berintegritas,” terangnya.
Masih menurut Hamzah, pelaksanaan pilkada yang bermutu, jujur dan berkualitas merupakan cita ideal bagi semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu. Jujur, bermutu dan berkualitas inilah yang oleh para ahli dimaknai sebagai bentuk pelaksanaan yang berintegritas, di samping perlu adanya tindakan atau perilaku secara konsisten,” tegasnya.
Menurut Administration and Cost of Elections (ACE) Project, setidaknya ada tujuh prinsip dasar yang perlu diperhatikan, agar cita ideal penyelenggara pesta demokrasi sesuai dengan harapan, yakni berkualitas, bermartabat dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.
“Pertama, independensi, yaitu sebuah prinsip yang menegaskan posisi penyelenggara yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pihak eksekutif ataupun pihak yang berkepentingan dalam politik praktis. Kedua, imparsialitas, penyelenggara pemilu haruslah menunjukkan sikap dan perilaku yang adil dan setara kepada semua pihak yang terlibat dalam pemilu,” katanya.
Ketiga, integritas. Yaitu penyelenggara pemilu memiliki sikap integritas jika ditopang oleh kemandiriannya yang penuh dalam melakukan kontrol semua proses pemilu, termasuk penetapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.
Keempat, transparansi, penyelenggara harus menunjukkan sikap transparansi untuk menghindari segala prasangka dan kecurigaan terhadap proses pemilu yang cenderung penuh intrik kepentingan politik.
Kelima, efisiensi, penyelenggara juga harus mempertimbangkan aspek efisiensi dana publik dalam penyelenggaraan pemilu. Keenam, profesional, semua staf penyelenggara pemilu dapat melakukan pekerjaannya dengan baik berdasarkan keahlian dan kompetensi yang dimiliki.
Ketujuh, berorientasi pelayanan, penyelenggara pemilu dapat membangun sebuah skema standar pelayanan dalam setiap tahapan pemilu yang nantinya dapat berkontribusi terhadap kepercayaan publik dalam penyelenggaraan pemilu. (Marzukiy/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
